Republish.id, INTERNASIONAL – Ketegangan antara Washington dan Caracas kembali memuncak setelah Amerika Serikat menetapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sekutunya sebagai bagian dari organisasi teroris asing. Langkah ini memperluas ruang gerak pemerintahan Donald Trump untuk mengambil tindakan tambahan terhadap Caracas.
Penetapan tersebut mengategorikan “Cartel de los Soles”, sebuah istilah yang menurut sejumlah ahli lebih menggambarkan dugaan korupsi pejabat pemerintah daripada kelompok kriminal terstruktur, sebagai organisasi teroris asing. Status ini memberikan kewenangan baru bagi Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap aset dan infrastruktur milik Maduro.
Namun para pakar hukum menegaskan bahwa langkah tersebut tidak secara eksplisit memberikan izin penggunaan kekuatan mematikan. Meski begitu, pejabat pemerintahan Trump berulang kali menyebut bahwa penetapan ini—salah satu instrumen kontra-terorisme paling serius milik Departemen Luar Negeri—akan membuka opsi militer yang lebih luas bagi AS untuk melakukan aksi di wilayah Venezuela.
Melansir CNN International, Selasa (25/11/2025), para analis menjelaskan bahwa istilah Cartel de los Soles merujuk pada jaringan desentralisasi yang melibatkan sejumlah kelompok dalam tubuh angkatan bersenjata Venezuela yang diduga terlibat perdagangan narkotika.
Maduro secara konsisten membantah keterlibatan pribadi dalam perdagangan narkoba. Pemerintahannya juga berkali-kali membantah keberadaan kartel tersebut, yang menurut beberapa pakar memang tidak terbentuk sebagai organisasi konvensional.
Penetapan itu muncul ketika militer AS telah menempatkan lebih dari selusin kapal perang dan sekitar 15.000 personel di kawasan tersebut dalam operasi bernama “Operation Southern Spear”. Sebagai bagian dari kampanye antinarkotika, militer AS disebut telah menewaskan puluhan orang dalam serangan terhadap kapal-kapal yang menjadi target operasi.
Trump sendiri telah menerima pemaparan dari pejabat tinggi mengenai sejumlah opsi terhadap Venezuela, mulai dari serangan terhadap fasilitas militer atau pemerintah hingga operasi khusus. Opsi untuk tidak melakukan apa pun tetap menjadi bagian dari pertimbangan.
Di sisi lain, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine bersama penasihat seniornya, David Isom, dijadwalkan mengunjungi Puerto Rico untuk menyampaikan terima kasih kepada prajurit yang bertugas mendukung misi di Laut Karibia.
Sentimen Publik
Di tengah pergerakan militer dan diplomasi, publik AS tampak jauh lebih berhati-hati. Survei CBS News/YouGov yang dirilis Minggu menunjukkan 70% warga Amerika menolak keterlibatan militer AS di Venezuela, sementara hanya 30% yang mendukung.
Selain itu, 76% responden menilai pemerintahan Trump belum menjelaskan secara jelas posisi AS terkait kemungkinan aksi militer tersebut.
Secara resmi, pemerintah AS menyatakan bahwa operasi ini bertujuan menekan arus migran dan perdagangan narkoba ilegal. Namun para pejabat mengakui bahwa perubahan rezim bisa menjadi “efek samping” dari tekanan tersebut.
Menurut seorang pejabat AS, Trump berharap tekanan yang diberikan cukup untuk memaksa Maduro mundur tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata.
Respons Venezuela
Pemerintah Venezuela merespons keras penetapan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Caracas menyebut label organisasi teroris asing itu sebagai “fabrikasi konyol.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “manuver baru ini akan mengalami nasib yang sama seperti agresi-agresi sebelumnya terhadap negara kami: kegagalan.”
Di tengah eskalasi, Trump belakangan memberikan sedikit sinyal diplomasi. Ia mengatakan pekan lalu bahwa Maduro “ingin berbicara”, dan menyebut dirinya terbuka untuk berdialog “pada waktu tertentu.”
Sementara itu, AS menggelar demonstrasi kekuatan militer terbesarnya di dekat Venezuela. Dalam hitungan jam, sedikitnya enam pesawat AS terpantau muncul di lepas pantai Venezuela, termasuk jet tempur supersonik F/A-18E, pembom strategis B-52, dan pesawat pengintaian.
Ketidakpastian juga meningkat di sektor penerbangan sipil. Reuters melaporkan bahwa selama akhir pekan, tiga maskapai internasional membatalkan penerbangan dari Venezuela setelah Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) memperingatkan maskapai besar mengenai “situasi yang berpotensi berbahaya” ketika melintas di wilayah udara negara tersebut.
