Republish.id, INTERNASIONAL – Pemerintah China mengambil langkah baru yang mengejutkan publik dengan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom, untuk pertama kalinya dalam tiga dekade. Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya terbaru Beijing dalam menghadapi penurunan angka kelahiran yang terus mengkhawatirkan dan dikhawatirkan dapat menekan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menurut laporan The Straits Times, revisi Undang-Undang PPN menetapkan tarif 13 persen untuk produk kontrasepsi yang sebelumnya bebas pajak sejak 1993, ketika China masih menerapkan kebijakan satu anak dan secara agresif mengendalikan angka kelahiran. Di sisi lain, pemerintah kini memberikan berbagai insentif bagi calon orang tua.
Layanan pengasuhan anak — mulai dari daycare hingga taman kanak-kanak — serta layanan perawatan lansia, disabilitas, dan layanan terkait pernikahan akan dibebaskan dari PPN. Seluruh aturan baru tersebut akan berlaku mulai Januari mendatang.
Kebijakan ini menandai perubahan arah besar, seiring lonjakan jumlah penduduk lanjut usia dan pergeseran kebijakan dari pembatasan kelahiran menuju dorongan agar warga memiliki lebih banyak anak.
Populasi China tercatat menyusut selama tiga tahun berturut-turut, dengan total kelahiran pada 2024 hanya 9,54 juta — kurang dari setengah angka 18,8 juta pada hampir satu dekade lalu saat kebijakan satu anak dicabut.
Untuk mengatasi tren tersebut, Beijing merilis berbagai kebijakan pronatal, mulai dari bantuan uang tunai, perluasan layanan pengasuhan anak, hingga perpanjangan cuti melahirkan dan cuti ayah.
Pemerintah juga mengeluarkan pedoman baru guna menekan jumlah aborsi yang tidak dianggap perlu secara medis — berbanding terbalik dengan era kebijakan satu anak, ketika aborsi dan sterilisasi kerap dipaksakan.
Namun upaya meningkatkan angka kelahiran masih dibayangi tantangan berat. Laporan YuWa Population Research Institute menyebutkan bahwa China termasuk salah satu negara dengan biaya membesarkan anak tertinggi di dunia.
Pengeluaran untuk membesarkan anak hingga usia 18 tahun diperkirakan melebihi 538.000 yuan atau sekitar Rp1,2 miliar. Kondisi ekonomi yang lesu serta pasar kerja yang tidak stabil membuat banyak generasi muda enggan berkeluarga.
Selain faktor biaya, perubahan nilai dan prioritas generasi muda turut memengaruhi rendahnya minat untuk memiliki anak. Meski demikian, pemerintah tetap fokus mendorong perubahan pola pikir masyarakat, meskipun dampak jangka pendeknya diperkirakan tidak signifikan.
“Penghapusan pengecualian PPN ini pada dasarnya simbolis dan kecil kemungkinannya memengaruhi gambaran besar,” ujar demografer YuWa, He Yafu. “Namun ini menunjukkan upaya membentuk lingkungan sosial yang lebih mendukung kelahiran dan mengurangi aborsi.”
Kontroversi Publik
Penerapan PPN ini muncul di tengah meningkatnya kasus HIV di China, berbanding terbalik dengan tren global yang justru menunjukkan penurunan. Minimnya pendidikan seksual serta stigma membuat banyak orang masih kurang memahami pentingnya perlindungan.
Sebagian besar kasus baru terkait hubungan seksual tanpa pengaman. Data Pusat Pengendalian Penyakit Negara mencatat peningkatan kasus HIV dan AIDS dari 0,37 menjadi 8,41 per 100.000 orang dalam periode 2002–2021.
Kebijakan pajak baru tersebut dengan cepat memicu perdebatan di platform Weibo. Beberapa pengguna mengkhawatirkan bahwa kenaikan harga kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak terencana dan penyebaran penyakit menular seksual.
“Ketika mempertimbangkan meningkatnya infeksi HIV di kalangan anak muda, menaikkan harga seperti ini mungkin bukan ide yang baik,” tulis seorang pengguna. “Ini pendekatan yang kurang dipikirkan.”
Pengguna lainnya menilai kebijakan itu tidak efektif dan justru kontraproduktif terhadap tujuan pemerintah.
“Kalau seseorang tidak mampu membeli kondom, bagaimana mereka bisa mampu membesarkan anak?” tulis seorang pengguna lain.
