Republiah.id, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan menteri bukanlah posisi yang nyaman, melainkan amanah berat yang siap menerima kritik bahkan hujatan publik.
Menurutnya, para pembantu presiden harus siap menanggung tekanan tersebut karena mereka menjadi perpanjangan tangan kepala negara di sektor masing-masing.
“Memang kalian menteri-menteri, kalian diangkat ya kan, kalian diangkat ya untuk dihujat, enggak apa-apa,” ujar Prabowo saat menghadiri panen raya sekaligus pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Prabowo menyatakan tidak akan memaksa siapa pun bertahan di kabinet apabila tidak sanggup memikul tanggung jawab besar tersebut.
Ia menilai, banyak generasi muda yang memiliki integritas dan kesiapan untuk mengabdi serta menggantikan posisi pejabat yang memilih mundur.
Ia juga menekankan bahwa arah kebijakan negara sejatinya telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, tidak ada ruang untuk tafsir ganda mengenai pengelolaan sumber daya alam karena semuanya harus dikuasai negara demi kesejahteraan rakyat.
“Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham keluar aja jadi jabatan, segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan Saudara-saudara ya, nggak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu, mau berjuang untuk kebaikan,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa tekanan serupa juga ia alami secara langsung sejak menjabat sebagai presiden.
Ia mengaku berkali-kali menghadapi upaya penyuapan, namun memilih tetap konsisten menjalankan aturan dan menempatkan kepentingan negara di atas segalanya.
“Aku satu tahun saja ya jadi presiden geleng-geleng kepala juga saya, berapa kali saya mau disogok. Bolak-balik minta ini, minta itu. Saya tegakkan peraturan, tegakkan sesuai kepentingan bangsa dan negara. Saya ndak ikut-ikut yang lain-lain,” ucap Prabowo.
Dalam menyikapi pelanggaran aturan, Prabowo menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Ia bahkan menghindari melihat daftar perusahaan yang melanggar perizinan karena khawatir faktor kedekatan personal dapat memengaruhi objektivitasnya.
“Kemarin saya dikasih daftar, ‘Pak Ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan bapak pelajari’. Saya bilang saya enggak mau, saya enggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Enggak enak. Bisa terpengaruh saya,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas keputusan negara sekaligus memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
