Republish.id, NASIONAL – ketergantungan Indonesia pada impor LPG kembali menjadi sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa negosiasi gas impor membuat devisa negara “melayang” hingga mencapai ratusan triliun setiap tahunnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers capaian kinerja sektor ESDM tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Menurut Bahlil, persoalan utama berada pada ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi LPG nasional.
Indonesia saat ini masih mengimpor bagian terbesar kebutuhan LPG karena kapasitas dalam negeri dinilai jauh dari cukup.
“Sekarang konsumsi kita LPG dengan hadirnya Pabrik Lotte itu kurang lebih sekitar 10 juta ton per tahun. Dari 10 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri kita hanya 1,6 juta.
Artinya kita itu impor 8,4 juta ton untuk menuhi kebutuhan dalam negeri. Berapa ratus triliun itu devisa kita keluar,” ujar Bahlil di hadapan wartawan.
Situasi ini membuat negara harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan LPG yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Bahlil menyebut bahwa tingginya impor LPG turut memengaruhi neraca perdagangan dan tekanan terhadap cadangan devisa negara.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tengah mendorong pengembangan hilirisasi energi untuk menekan ketergantungan impor tersebut.
Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), bahan yang dipandang potensial untuk menggantikan LPG sebagai sumber energi alternatif.
Bahlil menjelaskan, tantangan utama pembangunan fasilitas produksi LPG di dalam negeri berasal dari keterbatasan bahan baku utama seperti gas C3 dan C4.
“Sementara di dalam negeri untuk membangun pabrik LPG, kalau pakai gas itu kan bahan bakunya C3, C4. Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2. Mau tidak mau harus ada institusi impor. Nah, caranya adalah memanfaatkan baku barang low kalori untuk DME. Itu bisa dipakai untuk mengganti LPG,” ucapnya.
Upaya hilirisasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi aliran devisa keluar negeri, yang dinilai merugikan di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
