Republish.id, NASIONAL – Rencana pemerintah mengirimkan 8.000 prajurit TNI ke Palestina untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Gaza menuai sorotan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam Board of Peace (BoP) guna membantu meredam konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut.
Di tengah pematangan rencana tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan adanya potensi risiko besar yang perlu diperhitungkan secara serius.
“Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF) yang dinilai berisiko besar,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, seperti dikutip dari situs resmi MUI, Kamis (12/2/2026).
Soroti Skema Mandat dan Risiko Hegemoni
Prof Sudarnoto menyampaikan kekhawatiran agar Indonesia tidak terseret dalam agenda hegemonik negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Ia menilai, skema misi di bawah International Stabilization Force (ISF) menyimpan potensi risiko yang serius.
“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” ujar Prof Sudarnoto.
“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza atau Palestina,” ujarnya mewanti-wanti.
Ia menambahkan, dalam banyak kasus, pengiriman pasukan dalam kerangka ISF berada di bawah kendali negara-negara besar dengan fokus utama stabilisasi wilayah pascakonflik.
Waspada Agenda Tersembunyi
Menurut Prof Sudarnoto, misi stabilisasi yang berorientasi pada demiliterisasi Gaza—termasuk pelucutan senjata Hamas—tidak serta-merta mencerminkan solusi berkeadilan bagi Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” tegas Prof Sudarnoto.
Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan tersebut secara matang agar tidak berdampak pada reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” ujarnya.
Rencana pengiriman ribuan prajurit ini pun kini menjadi perhatian publik. Apakah langkah tersebut akan memperkuat posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional, atau justru memunculkan konsekuensi yang tak terduga?