Besaran tarif yang ditetapkan setara dengan US$1 atau sekitar Rp17.122 per barel minyak yang diangkut kapal. Kebijakan ini diterapkan dalam masa gencatan senjata selama dua minggu antara Iran dan Amerika Serikat.

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menjelaskan langkah tersebut merupakan strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar kendali Amerika Serikat.

Dalam praktiknya, setiap kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz diwajibkan mengirimkan email kepada otoritas Iran berisi detail muatan. Setelah melalui proses penilaian, kapal akan dikenakan tarif sesuai ketentuan dan baru diizinkan melintas setelah pembayaran dilakukan.

“Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” kata Hosseini kepada Financial Times, dikutip Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, proses tersebut juga bertujuan memastikan kapal yang melintas tidak membawa senjata. Namun, komoditas lain seperti minyak tetap diizinkan melewati jalur tersebut.

“Semua barang bisa lewat, tetapi prosedurnya akan memakan waktu untuk setiap kapal, dan Iran tidak terburu-buru,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, sejak konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu rute utama distribusi minyak dunia, dengan sekitar 20% pasokan global melewatinya.

Selama konflik berlangsung, Iran hanya membuka akses terbatas melalui sistem “pos tol” bagi sejumlah kapal. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mampu meredam kekhawatiran pasar terhadap pasokan dan harga minyak dunia akibat terganggunya jalur vital tersebut.

The post Iran Terapkan ‘Tol Bitcoin’ di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Sebelum Melintas appeared first on Republish.id.

Mengutip laporan dari Tasnim News Agency dan BBC, Trump melalui akun media sosial pribadinya menyampaikan bahwa proposal tersebut memiliki potensi besar sebagai dasar pembicaraan damai antara kedua pihak.

“Kami telah menerima proposal 10 poin dari Iran dan saya yakin ini dapat menjadi dasar yang dapat diandalkan untuk negosiasi,” ujar Trump.

Proposal yang diajukan Iran mencakup sejumlah isu krusial, mulai dari penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari kawasan, pencabutan sanksi ekonomi, hingga kompensasi atas kerugian akibat konflik. Selain itu, Iran juga menekankan pengakuan atas kendalinya terhadap Selat Hormuz.

Adapun rincian lengkap 10 poin proposal Iran adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat harus berkomitmen menjamin prinsip non-agresi
2. Iran tetap memiliki kendali berkelanjutan atas Selat Hormuz
3. Hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium harus diakui
4. Seluruh sanksi utama terhadap Iran harus dicabut
5. Seluruh sanksi sekunder juga harus dihapus
6. Semua resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Iran harus diakhiri
7. Semua resolusi Dewan Gubernur IAEA harus dihentikan
8. Iran harus menerima kompensasi atas kerusakan akibat konflik
9. Pasukan tempur Amerika Serikat harus ditarik dari kawasan
10. Perang harus dihentikan di semua front, termasuk terhadap kelompok perlawanan di Lebanon

Sebelumnya, Trump memutuskan untuk menunda rencana serangan terhadap Iran selama dua minggu, dengan syarat pembukaan jalur di Selat Hormuz. Keputusan ini diambil seiring dengan diterimanya proposal damai tersebut, yang dinilai membuka peluang tercapainya kesepakatan.

“Alasan melakukan hal ini adalah karena kita telah memenuhi dan bahkan melampaui semua tujuan militer, serta sudah sangat dekat dengan tercapainya kesepakatan definitif mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran, dan perdamaian di Timur Tengah. Kami telah menerima proposal 10 poin dari Iran, dan percaya bahwa itu merupakan dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi,” demikian pernyataan Trump yang diunggah melalui akun X Gedung Putih.

The post Trump Tunda Serangan, 10 Poin Iran Ini Jadi Kunci Negosiasi Damai appeared first on Republish.id.

Langkah ini diambil sebagai momentum jeda untuk membuka ruang dialog antara kedua negara. Selama periode tersebut, jalur strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia itu akan kembali dapat dilalui, meski tetap berada dalam pengawasan ketat pihak militer Iran.

Keputusan Iran muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyepakati penundaan serangan militer terhadap negara tersebut selama dua minggu. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal awal menuju kemungkinan tercapainya gencatan senjata antara kedua pihak.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa pembukaan jalur tersebut tetap memperhatikan aspek keamanan dan teknis yang ada.

“Selama dua minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis,” tulis Abbas Araghchi.

Dalam rentang waktu tersebut, Iran dan Amerika Serikat juga dijadwalkan menggelar pembicaraan untuk mencari solusi damai. Pertemuan itu rencananya akan berlangsung di Islamabad, Pakistan, dengan peluang perpanjangan waktu negosiasi apabila kedua pihak menemukan titik temu.

Di sisi lain, Donald Trump menyebut keputusan penundaan serangan diambil setelah komunikasi dengan pihak Pakistan. Ia menekankan bahwa pembukaan penuh Selat Hormuz menjadi syarat utama dalam kesepakatan tersebut.

“Berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir dari Pakistan, di mana mereka meminta agar saya menunda penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran, dan dengan syarat Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman atas Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode dua minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah!” kata Trump.

Perkembangan ini dipandang sebagai langkah penting dalam meredakan konflik yang sempat memanas. Selain itu, peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat pun semakin terbuka lebar.

The post Hormuz Dibuka 2 Minggu, Ada Apa di Balik Kesepakatan Iran–AS? appeared first on Republish.id.

Ancaman tersebut muncul sebagai respons atas pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang sebelumnya mengultimatum akan menyerang jaringan listrik Iran dalam waktu 48 jam.

Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaqari, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam jika infrastruktur energi mereka menjadi sasaran.

“Jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang oleh musuh, seluruh infrastruktur energi, serta teknologi informasi… dan fasilitas desalinasi air, milik AS dan rezim di kawasan itu akan menjadi sasaran sesuai dengan peringatan sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari media pemerintah Iran melalui Reuters, Senin (23/3/2026).

Sebelumnya, Trump menyampaikan ancaman tersebut sebagai tekanan agar Iran segera membuka blokade di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu malam (21/3).

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, turut memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran akan berdampak luas ke seluruh kawasan.

“Segera setelah pembangkit listrik dan infrastruktur di negara kita menjadi sasaran, infrastruktur vital serta infrastruktur energi dan minyak di seluruh kawasan akan dianggap sebagai sasaran yang sah dan akan hancur secara permanen,” tulisnya melalui akun X, dikutip dari Al Jazeera, Senin (23/3/2026).

Ia juga menambahkan bahwa konflik ini berpotensi menghancurkan infrastruktur energi regional dan memicu lonjakan harga minyak dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump kembali menegaskan bahwa AS akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika negara itu tidak membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, merespons dengan menegaskan bahwa jalur tersebut tetap terbuka, kecuali bagi pihak yang melanggar wilayah negaranya.

“Jalur tersebut terbuka untuk semua kecuali mereka yang melanggar wilayah kami,” katanya dalam sebuah unggahan di X.

Ia juga menegaskan bahwa ancaman terhadap Iran tidak akan melemahkan bangsanya.

“Ilusi untuk menghapus Iran dari peta menunjukkan keputusasaan melawan kehendak bangsa yang sedang membuat sejarah. Ancaman dan teror hanya memperkuat persatuan kita,” lanjutnya.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga telah memperingatkan akan menutup sepenuhnya Selat Hormuz jika ancaman Trump benar-benar direalisasikan.

Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan AS akan menjadi target penghancuran apabila Washington menyerang fasilitas energi Iran. Selain itu, fasilitas energi di negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS juga akan dianggap sebagai target sah oleh Iran.

The post Ancaman Balasan Iran Mengguncang Timur Tengah, Fasilitas Energi Sekutu AS Jadi Target? appeared first on Republish.id.

Dilansir AFP, Minggu (22/3/2026), Trump memberi tenggat waktu 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur energi mereka.

“Jika Iran tidak SEPENUHNYA MEMBUKA, TANPA ANCAMAN, Selat Hormuz, dalam waktu 48 JAM dari saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, DIMULAI DENGAN YANG TERBESAR TERLEBIH DAHULU!” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Ketegangan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai respons, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia.

Penutupan ini memaksa banyak negara yang bergantung pada jalur tersebut untuk mencari rute alternatif serta mengandalkan cadangan energi mereka. Dampaknya pun terasa secara global.

Terhambatnya distribusi energi dari kawasan Teluk menyebabkan lonjakan harga bahan bakar di berbagai negara. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya inflasi, terutama jika konflik terus berlanjut.

Sementara itu, militer Amerika Serikat sebelumnya menyatakan telah merusak bunker milik Iran yang digunakan untuk menyimpan senjata yang dinilai mengancam keamanan pengiriman minyak dan gas di Selat Hormuz.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya Washington untuk meredakan kekhawatiran pasar energi global serta meyakinkan sekutu-sekutunya, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

The post Ultimatum 48 Jam Trump ke Iran: Selat Hormuz Harus Dibuka atau Infrastruktur Energi Diserang appeared first on Republish.id.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa negara-negara anggota tidak memiliki keinginan untuk terjun ke aksi militer terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Ia menegaskan bahwa Eropa “tidak memiliki keinginan untuk secara aktif terlibat dalam aksi militer terhadap Iran”.

Kallas juga menekankan bahwa kawasan Eropa tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik berkepanjangan. Ia menyebut bahwa perang melawan Iran bukanlah kepentingan Eropa. Fokus utama Uni Eropa saat ini, lanjutnya, adalah menjaga keamanan maritim dan memastikan kebebasan navigasi, sembari terus mendorong jalur diplomasi.

“tidak tertarik pada perang tanpa akhir” dan “perangnya Eropa” bukanlah konflik tersebut.

Lebih lanjut, Kallas menegaskan bahwa misi yang sudah berjalan, seperti Operasi Aspides di Laut Merah, tidak akan diperluas hingga ke Selat Hormuz.

“Tidak ada yang ingin secara aktif terlibat dalam perang ini,” tegasnya.

Sikap serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani. Ia menyebut bahwa misi angkatan laut Uni Eropa yang berfokus pada pengawalan kapal dagang dan operasi antipembajakan tidak dirancang untuk menjangkau Selat Hormuz.

“Kami bersedia memperkuat misi-misi ini. Tetapi saya rasa misi-misi tersebut tidak dapat diperluas hingga mencakup Selat Hormuz,” ujarnya.

Jerman turut menolak keterlibatan militer di kawasan Teluk. Kanselir Friedrich Merz menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengirimkan pasukan, dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur politik.

“tidak akan melakukannya”

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menolak tekanan dari Washington. Ia menegaskan bahwa Inggris tidak akan terseret ke konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.

“tidak akan terseret ke dalam perang yang lebih luas”

Penolakan juga datang dari Polandia dan Belgia. Kedua negara menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan diplomasi serta stabilitas kawasan ketimbang keterlibatan militer.

Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski bahkan mengkritik pernyataan Trump terkait NATO, sementara Menteri Luar Negeri Belgia Bart De Wever menegaskan negaranya tidak akan ikut dalam serangan bersama AS dan Israel.

Situasi ini menunjukkan soliditas sikap negara-negara Eropa yang memilih jalur diplomasi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

The post Eropa Kompak Tolak Tekanan Trump, Enggan Terseret Konflik di Selat Hormuz appeared first on Republish.id.

Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa (13/1/2026) waktu setempat sebagai tindak lanjut dari perintah eksekutif Presiden yang sebelumnya menginstruksikan jajarannya untuk menyusun daftar hitam terhadap organisasi tersebut.

Secara rinci, melabeli cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania dan Mesir sebagai “Teroris Global yang Ditentukan Secara Khusus”.

Sementara itu, memberikan status yang lebih berat bagi cabang Lebanon, yakni “Organisasi Teroris Asing” (Foreign Terrorist Organization/FTO). Status FTO tersebut memberi kewenangan hukum yang lebih luas bagi pemerintah AS untuk melakukan berbagai tindakan penegakan hukum.

Pemerintahan Trump berdalih bahwa organisasi-organisasi tersebut memberikan dukungan kepada dan melakukan aktivitas yang dinilai merugikan kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah.

“Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin berpura-pura menjadi organisasi sipil yang sah, padahal di balik layar, mereka secara eksplisit dan antusias mendukung kelompok teroris seperti Hamas,” tulis pernyataan resmi Departemen Keuangan AS.

Dengan status baru ini, siapa pun yang memberikan dukungan material kepada kelompok tersebut di wilayah AS dapat dianggap melanggar hukum.

Pemerintah juga memberlakukan sanksi ekonomi ketat guna memutus aliran pendanaan mereka. Khusus untuk status FTO di Lebanon, anggota organisasi tersebut dilarang keras memasuki wilayah Amerika Serikat.

Menanggapi kebijakan tersebut, pejabat pimpinan umum Ikhwanul Muslimin Mesir menolak keras keputusan itu. Ia menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melawan penetapan yang dianggap merugikan jutaan umat Muslim di berbagai negara.

“Penetapan ini tidak didukung bukti kredibel dan mencerminkan tekanan luar negeri dari (UEA) dan Israel, alih-alih penilaian objektif terhadap kepentingan AS,” tegasnya kepada Al Jazeera.

Sebagai informasi, Ikhwanul Muslimin didirikan pada tahun 1928 oleh di Mesir dan memiliki banyak cabang politik maupun sosial di Timur Tengah.

Di Yordania, sayap politik organisasi ini bahkan berhasil meraih 31 kursi parlemen pada pemilu 2024. Meski demikian, pemerintah Yordania telah melarang organisasi tersebut tahun lalu dengan alasan adanya dugaan rencana sabotase.

Pemerintah Mesir, yang telah melarang Ikhwanul Muslimin sejak kudeta militer 2013, menyambut baik keputusan AS. menilai langkah itu penting dalam menghadapi ideologi ekstrem.

“Ini adalah langkah krusial dalam menghadapi ideologi ekstremis yang mengancam stabilitas kawasan,” tutur lembaga tersebut.

Di sisi lain, kelompok di Lebanon menegaskan bahwa mereka merupakan gerakan politik resmi yang beroperasi di bawah hukum Lebanon.

“Langkah AS murni bermotif politik untuk melayani kepentingan pendudukan Israel yang tengah melancarkan agresi di Gaza dan Lebanon,” tegas kelompok itu.

Kebijakan ini juga berdampak di dalam negeri AS. Gubernur dari Partai Republik di Texas dan Florida bergerak cepat dengan menetapkan (CAIR), lembaga hak sipil Muslim terbesar di AS, sebagai kelompok teroris karena dianggap memiliki keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin.

“Kami membantah keras tuduhan tersebut dan telah melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah negara bagian Florida dan Texas atas pencemaran nama baik dan diskriminasi,” ujar pihak CAIR.

The post AS Resmi Labeli Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris, Ketegangan Politik Timur Tengah Meningkat appeared first on Republish.id.

Isu mengenai kondisi Mojtaba Khamenei segera memicu berbagai spekulasi. Menanggapi kabar tersebut, putra Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Yousef Pezeshkian, yang juga menjabat sebagai penasihat pemerintah, memberikan klarifikasi terkait kondisi sang pemimpin.

Ia menegaskan bahwa Mojtaba Khamenei saat ini berada dalam keadaan baik dan tidak berada dalam kondisi yang membahayakan, meskipun situasi keamanan di Teheran tengah memanas akibat operasi militer besar-besaran.

“Saya mendengar berita bahwa Tuan Mojtaba Khamenei telah terluka. Saya telah bertanya kepada beberapa teman yang memiliki koneksi. Mereka memberi tahu saya bahwa, alhamdulillah, dia dalam keadaan aman dan sehat,” ujar Pezeshkian melalui sebuah unggahan di kanal Telegram resminya, dikutip Rabu (11/3/2026).

Walau pihak keluarga kepresidenan telah memberikan bantahan, media pemerintah Iran justru menyampaikan informasi yang sedikit berbeda. Dalam siaran televisi negara, Mojtaba Khamenei disebut sebagai “veteran perang Ramadan yang terluka”, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis cedera yang dialaminya.

Sementara itu, sejumlah media Barat melaporkan informasi yang lebih spesifik terkait kondisi Mojtaba sejak awal serangan udara berlangsung. Berdasarkan laporan intelijen yang dihimpun, terdapat dugaan bahwa ia terkena dampak ledakan ketika mendampingi ayahnya pada hari pertama operasi militer.

“Khamenei menderita luka di kakinya pada hari pertama perang, 28 Februari, ketika ayahnya, pemimpin tertinggi Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara,” tulis laporan The New York Times.

Ketegangan antara poros AS-Israel dengan Iran sendiri berakar dari konflik panjang terkait program nuklir Teheran serta pengaruh milisi pro-Iran di kawasan Timur Tengah. Situasi memanas setelah serangkaian serangan balasan yang melibatkan kelompok proksi di berbagai wilayah.

Eskalasi tersebut akhirnya mendorong AS dan Israel melancarkan operasi militer langsung ke pusat pertahanan Iran dengan tujuan melemahkan struktur komando tertinggi negara tersebut.

Konflik yang kini berkembang menjadi perang terbuka itu dinilai berpotensi mengguncang stabilitas energi global serta keamanan internasional. Penargetan figur penting, termasuk keluarga Khamenei, dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan kekosongan kekuasaan di Iran.

Di sisi lain, pemerintah Teheran menegaskan akan terus melawan apa yang mereka sebut sebagai agresi Barat, menandai babak baru ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

The post Mojtaba Khamenei Dikabarkan Terluka Parah, Putra Presiden Iran Akhirnya Buka Suara appeared first on Republish.id.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Pezeshkian dalam pidato yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran.

“Saya harus meminta maaf atas nama saya sendiri dan atas nama Iran kepada negara-negara tetangga yang diserang oleh Iran,” katanya dalam pidatonya yang disiarkan televisi pemerintah Iran, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/3/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Pezeshkian mengungkapkan bahwa pimpinan sementara Iran telah mengambil keputusan penting terkait kebijakan militer negara itu, khususnya terkait hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Teluk.

“Dewan kepemimpinan sementara kemarin sepakat bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga dan tidak akan ada rudal yang ditembakkan kecuali serangan terhadap Iran berasal dari negara-negara tersebut,” imbuhnya.

Diketahui, saat ini Iran dipimpin oleh dewan kepemimpinan sementara setelah pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada pekan lalu. Insiden itu memicu eskalasi konflik besar di kawasan Timur Tengah.

Meski menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah kepada Israel maupun Amerika Serikat di tengah konflik yang masih berlangsung.

“Musuh-musuh Iran harus membawa keinginan mereka untuk penyerahan tanpa syarat rakyat Iran ke kuburan mereka,” kata Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu (7/3).

Serangan besar terhadap Iran dilaporkan mulai dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat sejak 28 Februari. Sejak saat itu, Iran merespons dengan meluncurkan serangan balasan berupa rudal dan drone yang menargetkan Israel serta sejumlah kepentingan Amerika Serikat di berbagai negara kawasan, khususnya di wilayah Teluk.

Situasi ini membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat dan memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap potensi konflik yang lebih luas.

The post Presiden Iran Minta Maaf ke Negara Teluk, Tapi Tegaskan Tak Akan Tunduk pada AS dan Israel appeared first on Republish.id.