Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa forum ini menjadi mekanisme penting dalam perencanaan tahunan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya penyelarasan antara usulan hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) OPD.

“Forum ini bertujuan menyepakati usulan-usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjadi program prioritas, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujar Wakil Bupati.

Lebih lanjut, Wakil Bupati memaparkan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Buol selama dua tahun terakhir (2024–2025) yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,11 persen pada 2024 menjadi 3,46 persen di 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berhasil ditekan dari 3,13 persen menjadi 3,11 persen.

Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 13,08 persen (peringkat 8 di Sulawesi Tengah) menjadi 12,48 persen (naik ke peringkat 7). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 70,89 menjadi 71,47, yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, ia memberikan perhatian khusus terhadap Gini Ratio yang justru mengalami kenaikan dari 0,266 menjadi 0,288. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan sosial.

Di akhir arahannya, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan bahwa perencanaan tahun 2027 harus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Fokus tersebut meliputi urusan wajib seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, serta perluasan akses pendidikan.

“Dengan sinergi, kolaborasi, dan komitmen kita bersama, saya optimis berbagai target pembangunan daerah dapat kita capai secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya sebelum secara resmi membuka forum tersebut.

The post Sinkronisasi Usulan Jadi Sorotan, Wabup Buol Buka Forum Perangkat Daerah 2027 appeared first on Republish.id.