PB-HIPTI mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan tersebut. Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

Menurut organisasi itu, gelombang protes dan demonstrasi warga di Routa bukanlah kejadian yang muncul tiba-tiba. Aksi tersebut disebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat atas janji pembangunan yang dinilai belum terealisasi secara nyata. Sejak awal beroperasi, PT SCM disebut berkomitmen membangun smelter, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Namun, realisasi di lapangan dianggap belum sejalan dengan komitmen awal tersebut.

Dalam pernyataannya, PB-HIPTI juga menyoroti berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah daerah dan provinsi kepada perusahaan, termasuk penguasaan wilayah tambang dengan cadangan besar. Dukungan tersebut, menurut mereka, diberikan atas dasar komitmen pembangunan fasilitas pengolahan di Konawe sebagai bagian dari program hilirisasi industri.

“Fakta yang muncul justru memperlihatkan Konawe lebih banyak menjadi wilayah eksploitasi. Sementara hasil produksi dialirkan ke kawasan industri lain, sehingga manfaat ekonomi lokal dinilai belum optimal,” demikian pernyataan PB-HIPTI.

Ketua Umum PB-HIPTI, Rusmin Abdul Gani, menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi sebatas urusan bisnis, melainkan telah menyentuh aspek kepercayaan publik dan stabilitas sosial di daerah.

“Investasi harus berjalan seiring dengan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal. Jika komitmen tidak dijalankan secara konsisten, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi perusahaan, tetapi juga stabilitas sosial dan masa depan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara,” ujar Rusmin, Selasa (10/02/2026).

PB-HIPTI menilai aksi demonstrasi yang berlangsung saat ini merupakan konsekuensi dari persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara terbuka dan transparan. Jika tidak segera ditangani, situasi tersebut dikhawatirkan memicu konflik sosial lebih luas, meningkatkan risiko kriminalisasi warga, serta menciptakan ketidakpastian terhadap iklim investasi di daerah.

Karena itu, PB-HIPTI mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pemerintah pusat untuk turun tangan secara aktif dan tegas. Mereka juga meminta dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap izin serta kewajiban investasi PT SCM, terutama terkait realisasi pembangunan smelter.

Selain itu, organisasi tersebut menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat lokal dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil serta berkelanjutan. Proses hilirisasi industri, menurut mereka, harus benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah, bukan sekadar menjadikan wilayah sebagai sumber eksploitasi.

Meski menyampaikan kritik keras, PB-HIPTI menegaskan bahwa sikap mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi. Mereka justru mendorong agar investasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sulawesi Cahaya Mineral belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi PT SCM untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dan akan memperbaruinya pada pemberitaan berikutnya.

The post Janji Smelter Dipertanyakan, PB-HIPTI Desak Audit PT SCM: Konawe Disebut Hanya Jadi Wilayah Eksploitasi? appeared first on Republish.id.

Aipda Erwin Hulopi menjelaskan bahwa problem solving ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dalam menekan peredaran minuman keras yang berdampak negatif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Miras sering menjadi pemicu konflik sosial, kekerasan, dan gangguan kamtibmas lainnya. Melalui kegiatan ini, kita ingin melibatkan semua pihak agar dapat menemukan langkah efektif dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah kita,” ujarnya.

Selain itu, aparat kepolisian juga berkomitmen untuk meningkatkan patroli dan melakukan razia rutin guna menekan peredaran miras ilegal di wilayah hukum Polsek Kabila.

Kegiatan problem solving ini diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan nyaman tanpa gangguan.

The post Polsek Kabila Gerak Cepat Atasi Peredaran Miras: “Miras Sering Jadi Pemicu Konflik Sosial” appeared first on Republish.id.