Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menilai konflik di kawasan Timur Tengah memiliki risiko besar bagi stabilitas ekonomi global. Menurutnya, ancaman tidak hanya datang dari sentimen pasar, tetapi juga kemungkinan terganggunya jalur perdagangan energi dunia, terutama di kawasan Selat Hormuz.

Selat Hormuz diketahui sebagai salah satu jalur paling strategis dalam perdagangan energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut, sehingga gangguan di kawasan ini berpotensi memicu efek domino terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global,” ujar Shinta mengutip detikcom, Senin (9/3/2026).

Shinta menjelaskan, Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak berpotensi menghadapi tekanan biaya produksi jika harga energi global melonjak. Kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah apabila harga energi melampaui asumsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain sektor energi, APINDO juga menyoroti potensi dampak pada inflasi pangan. Kenaikan harga energi dinilai dapat mendorong peningkatan biaya distribusi, logistik, serta transportasi berbagai komoditas pangan.

“Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” imbuh Shinta.

Risiko Defisit dan Utang

Dari sisi fiskal, lonjakan harga energi global juga berpotensi meningkatkan beban subsidi serta kompensasi energi pemerintah. Situasi ini dapat memberikan tekanan tambahan terhadap defisit anggaran dan pembiayaan utang negara.

Karena itu, Shinta menilai pemerintah perlu mengelola berbagai risiko tersebut secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal nasional.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit tetap berada dalam batas yang kredibel, serta memastikan belanja negara tepat sasaran guna mempertahankan kepercayaan pasar.

Di sisi lain, ketidakpastian global juga berpotensi memicu volatilitas nilai tukar. Jika rupiah melemah, biaya impor energi maupun pangan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dinilai harus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung,” jelasnya.

Selain itu, sektor padat karya juga dinilai menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Hal ini karena sektor tersebut memiliki margin keuntungan relatif tipis serta sangat sensitif terhadap kenaikan biaya distribusi, bahan baku impor, maupun penurunan permintaan ekspor.

Meski hubungan perdagangan langsung Indonesia dengan Iran dan Israel tergolong terbatas, Shinta menilai dampak tidak langsung justru lebih besar. Efek tersebut dapat muncul melalui kenaikan harga energi global, gangguan perdagangan internasional, inflasi pangan, fluktuasi nilai tukar, hingga sentimen pasar keuangan global.

Dalam jangka pendek, pelaku usaha disebut mulai menyiapkan langkah mitigasi risiko yang lebih adaptif.

Upaya tersebut antara lain dengan menyesuaikan struktur biaya produksi dan distribusi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menerapkan manajemen risiko yang lebih disiplin, termasuk dalam pengelolaan eksposur valuta asing.

Selain itu, sejumlah pelaku usaha juga mulai melakukan diversifikasi sumber pasokan dan memanfaatkan instrumen lindung nilai atau natural hedging yang tersedia.

“Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut,” terang Shinta.

APINDO juga mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan serta distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter, serta mengelola utang negara secara hati-hati.

Dampak ke Sektor Pariwisata

Memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah juga dinilai dapat berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kondisi global tersebut berpotensi memengaruhi sektor transportasi, termasuk kemungkinan terjadinya pembatalan penerbangan.

“Dari sektor pariwisata sendiri apapun yang terjadi sampai hari ini volatilitas di harga energi, nilai tukar dan lain sebagainya sudah pasti itu impact. Kita semua sama-sama paham,” ujar Direktur Komersial InJourney Veronica H. Sisilia dalam konferensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Meski begitu, Veronica menilai sektor pariwisata domestik masih memiliki daya tahan yang cukup kuat.

Salah satu penopangnya adalah tingginya minat wisatawan domestik. Berdasarkan data Desember 2025, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat meningkat hingga 14,4 persen. Hal tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional masih memiliki peluang untuk bertahan di tengah ketidakpastian global.

“Sudah pasti penerbangan ada cancellation dan lain sebagainya. Itu pasti impact, nggak mungkin nggak impact. Tapi kami believe di sektor industri pariwisata cukup kuat wisata domestiknya created ke apapun yang InJourney siapkan,” pungkasnya.

The post Bayang-bayang Perang AS–Israel vs Iran, Ekonomi Indonesia Terancam Ikut Terguncang appeared first on Republish.id.