Sekretaris LSM Galaksi Sulut, Fikri Ibrahim Kasim, menegaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Boltara belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sah.

Kondisi tersebut membuat tidak adanya dasar hukum bagi pihak mana pun untuk menjalankan aktivitas pertambangan, baik yang mengatasnamakan perusahaan maupun koperasi.

“Dengan kondisi tersebut, seluruh aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Bintauna adalah ilegal, termasuk hasil tambangnya yang juga merupakan barang ilegal,” tegas Fikri.

Selain melanggar aturan, LSM Galaksi Sulut menilai keberadaan tambang ilegal di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian negara, hingga memicu keresahan serta konflik sosial di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, oknum-oknum yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

LSM Galaksi Sulut pun mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait agar segera turun tangan melakukan penyelidikan, menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

The post LSM Galaksi Sulut Siap Laporkan PETI di Bintauna, Tegaskan Semua Aktivitas Tambang Ilegal appeared first on Republish.id.

Masyarakat penambang menegaskan bahwa aktivitas yang mereka lakukan semata-mata untuk mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga. Mereka menyayangkan stigma yang selalu diarahkan kepada penambang rakyat setiap kali bencana terjadi, sementara upaya legalisasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tak kunjung direalisasikan.

“Padahal izin pertambangan rakyat (IPR) belum pernah benar-benar diperjuangkan,” ujar salah satu perwakilan.

Menurut mereka, persoalan legalitas tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, melainkan merupakan dampak dari lambannya kebijakan serta minimnya keberpihakan pemerintah terhadap hak penambang rakyat.

Mereka meyakini, jika IPR diterbitkan dan disertai pembinaan yang tepat, aktivitas pertambangan dapat dikelola secara tertib, legal, dan berwawasan lingkungan.

“Jika IPR diterbitkan dan dibina dengan baik, aktivitas pertambangan dapat diatur secara legal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tambah perwakilan penambang.

Selain penindakan, masyarakat penambang meminta pemerintah menghadirkan solusi komprehensif melalui dialog terbuka, penataan wilayah pertambangan rakyat, serta pendampingan berkelanjutan guna meminimalkan dampak lingkungan dan risiko bencana.

Dukungan terhadap aspirasi tersebut juga datang dari Aktivis Pohuwato, Nanang Toraja. Ia menilai, hingga kini penambang rakyat masih menanti langkah nyata pemerintah dalam memperjuangkan penerbitan IPR.

“Harapannya, persoalan banjir dan kerusakan lingkungan tidak ditangani secara sepihak, melainkan melalui pendekatan yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

The post Penambang Rakyat Pohuwato Tolak Disalahkan soal Banjir dan PETI, Desak IPR serta Solusi Berkeadilan appeared first on Republish.id.

Tindakan ini memicu pro dan kontra di kalangan warga, banyak di antaranya mengandalkan tambang sebagai sumber penghidupan.

Masyarakat berpendapat bahwa penertiban ini adalah langkah tegas penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Namun, mereka juga merasa bahwa tindakan tersebut merupakan pembungkaman bagi warga kecil yang terpaksa bekerja di tambang demi bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi.

“Kami hanya mencari makan di hasil tambang, inilah cara kami bertahan hidup, dan mencari sesuap nasi,” keluh seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.

Sementara itu, pemerhati lingkungan Reinal Mokodompis mengapresiasi tindakan Polres Pohuwato. Ia menegaskan bahwa tambang emas ilegal dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas.

“Penertiban ini dilakukan demi kebaikan kita semua, kita harus menjaga lingkungan agar generasi selanjutnya masih bisa merasakan lingkungan yang baik,” tutup Reinal.

The post Penertiban Tambang Emas Ilegal di Buntulia: Antara Penegakan Hukum dan Nasib Warga appeared first on Republish.id.