Gagasan tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN usai menyerahkan 3.922 sertipikat tanah aset Pemprov DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari, Jumat (13/02/2026).

Ia menyoroti masih banyaknya tanah Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemprov DKI yang telah lama ditempati masyarakat dan membutuhkan penyelesaian yang adil serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“PR selanjutnya adalah menyelesaikan tanah-tanah barang milik daerah (BMD) Provinsi DKI Jakarta yang sudah puluhan tahun diduduki masyarakat. Skemanya sudah ada, seperti di Cilincing. Nanti kita terbitkan HGB di atas HPL sehingga aset negaranya tidak hilang, tetapi masyarakat juga tidak perlu diusir,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, skema HGB di atas HPL merupakan solusi kompromi. Status kepemilikan tetap berada di tangan pemerintah daerah, sementara masyarakat memperoleh kepastian hukum atas pemanfaatan lahan yang mereka tempati.

“Kalau dihibahkan, suatu hari bisa diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau diusir, isu kemanusiaannya menjadi luar biasa. Karena itu, jalan tengahnya adalah HGB di atas HPL,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa penanganan kawasan Tanjung Priok dan Cilincing menunjukkan hasil positif berkat kolaborasi erat antara ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta. Ke depan, perhatian akan difokuskan pada penyelesaian kawasan Plumpang yang direncanakan menjadi buffer zone untuk kepentingan storage Pertamina.

“Isu Plumpang ini menjadi PR kami bersama Pak Gubernur. Apakah nanti kita terbitkan HGB di atas HPL atau ada solusi lain, itu akan kita bahas bersama,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menanggapi tawaran tersebut, Gubernur Pramono Anung menyatakan dukungan penuh. Ia menilai kebijakan ini realistis dan relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan pertanahan di ibu kota.

“Apa yang disampaikan Pak Menteri secara prinsip pasti kami dukung karena itu akan memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Jakarta. HGB di atas HPL kami mendukung itu,” ujar Pramono Anung.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga tengah membenahi persoalan lahan di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang selama ini ditempati warga. Pendekatan relokasi ke rumah susun dilakukan bagi masyarakat yang bersedia, sehingga lahan makam dapat dimanfaatkan lebih optimal.

“Dengan penyelesaian yang kami lakukan dan pemindahan ke rumah susun, ternyata banyak yang bersedia. Ini memberikan manfaat luar biasa karena ada penambahan petak makam yang tidak perlu ditumpuk,” pungkas Pramono Anung.

Langkah ini diharapkan menjadi model penyelesaian konflik pertanahan di wilayah perkotaan yang padat, tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun aspek kemanusiaan.

The post Tak Mau Aset Hilang, Warga Tak Digusur! Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL untuk DKI appeared first on Republish.id.

Penyerahan berlangsung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari dan menjadi tonggak penting dalam pengamanan aset daerah bernilai fantastis.

“Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertipikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertipikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun,” ungkap Menteri Nusron.

Nilai total aset yang berhasil diamankan mencapai Rp102 triliun. Sertifikat tersebut mencakup lahan seluas 563,9 hektare yang tersebar di berbagai titik strategis di Ibu Kota.

Menteri Nusron menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang dinilai solid dalam menuntaskan proses sertifikasi.

Ia menegaskan, kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama dalam mengamankan Barang Milik Negara (BMN) agar terhindar dari potensi sengketa hukum di masa depan.

Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta pun dipastikan akan terus diperkuat. Salah satu agenda berikutnya adalah rencana penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.

“Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara,” ujar Menteri Nusron.

Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global.

“Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertipikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik,” tuturnya.

Adapun aset yang telah disertifikatkan meliputi 2.837 ruas jalan; 691 gedung seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga; 154 sarana pendidikan; 123 taman; 69 gedung lainnya; 39 kantor kelurahan/kecamatan; serta 17 eks rumah dinas.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Penyertipikatan Hak Pakai Terbanyak di Tingkat Pemerintah Provinsi dengan total 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Operasional MURI.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.

The post 3.922 Sertifikat Diserahkan ke DKI, Aset Rp102 Triliun Resmi Terselamatkan! appeared first on Republish.id.