Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, dan dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam sambutannya, Bupati Boltara menegaskan bahwa penguatan Puskesmas dan RSUD sebagai unit pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas bersama.

Penguatan itu tidak hanya menyangkut aspek medis dan infrastruktur, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, serta adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

Ia menjelaskan, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Puskesmas dan RSUD memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan.

Skema ini memungkinkan unit pelayanan kesehatan merespons kebutuhan riil secara cepat dan tepat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang berbelit, selama tetap mengacu pada rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya digitalisasi dan elektronifikasi transaksi dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan secara non-tunai serta tercatat dalam sistem keuangan yang terintegrasi. Elektronifikasi transaksi dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjadi instrumen pengendalian, pengawasan, dan transparansi keuangan.

Olehnya, Bupati meminta seluruh Puskesmas dan RSUD di Boltara segera menerapkan transaksi non-tunai untuk seluruh penerimaan jasa pelayanan, serta menyusun pelaporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.

The post Bupati Boltara Tekankan Penguatan BLUD Puskesmas dan RSUD, Dorong Transaksi Non-Tunai appeared first on Republish.id.