Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa penggunaan anggaran dalam program BGN seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama, khususnya penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Purbaya, pihaknya pernah menolak usulan pengadaan kendaraan operasional dan perangkat komputer pada tahun sebelumnya.

“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, untuk pengajuan anggaran tahun ini pihaknya belum mengetahui secara rinci dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya,” jelasnya.

Purbaya menegaskan, penolakan tersebut bukan berarti pengadaan tidak diperbolehkan, melainkan untuk memastikan bahwa fokus utama program tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” tuturnya.

Ia kembali menekankan bahwa pada pengajuan sebelumnya, pembelian komputer dalam jumlah besar serta sepeda motor belum dianggap sebagai prioritas utama.

“Tapi saya akan coba cek lagi. Tapi tahun lalu sempat kita enggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu,” kata Purbaya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan berbeda terkait keberadaan motor listrik tersebut. Ia memastikan kendaraan itu memang diperuntukkan untuk mendukung operasional program MBG, namun membantah jumlah yang beredar dalam video viral.

“Informasi 70.000 unit itu tidak benar atau hoaks. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” tegas Dadan dalam keterangan pers, Selasa (7/4/2026), dilansir dari Kompas.com.

Dadan menjelaskan, motor listrik tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, bukan hanya di satu wilayah tertentu.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025. Saat ini, kendaraan tersebut masih tersimpan di gudang dan belum didistribusikan karena harus melalui prosedur administrasi negara.

“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada setiap Kepala SPPG,” pungkasnya.

Dadan menambahkan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut memang masuk dalam anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk menunjang operasional para Kepala SPPG.

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini kendaraan roda dua tersebut belum dibagikan dan masih menunggu penyelesaian proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

“Motor tersebut belum dibagikan,” kata Dadan.

The post Motor Listrik BGN Viral, Menkeu dan Kepala BGN Beri Penjelasan Berbeda appeared first on Republish.id.