Republish.id, GORONTALO – Upaya menekan angka kemiskinan di daerah yang struktur ekonominya masih didominasi sektor pertanian dinilai memerlukan pendekatan yang berbeda. Tanpa dorongan industrialisasi, penurunan kemiskinan di wilayah seperti Gorontalo cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan daerah yang perekonomiannya telah bertumpu pada sektor industri.
Chief Economist Lembaga Riset Ekonomi The Indonesian Economic Intelligence, Sunarsip, Ak., CA., ME., menegaskan bahwa percepatan industrialisasi menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Namun, industrialisasi yang dikembangkan harus terhubung langsung dengan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Menurutnya, pengembangan industri perlu berbasis pada potensi lokal, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, agar tercipta keterkaitan (link and match) yang kuat dengan karakter ekonomi daerah.
“Karena tujuannya industrialisasi tidak hanya sekadar membangun industri, membangun pabrik tanpa ada link and match dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah itu,” ujarnya usai Seminar Nasional Akselerasi Pembangunan dan Kemakmuran Gorontalo bertema Strategi Lintas Sektor dan Potensi Investasi untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo yang Inklusif dan Berkelanjutan di GPCC Kota Gorontalo, Senin (15/12/2025).
Sunarsip mencontohkan, potensi besar sektor perikanan di Gorontalo seharusnya diarahkan pada pengembangan industri pengolahan ikan. Produk olahan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menyasar pasar ekspor.
“Jadi, kita membangun industrialisasi tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan domestik Gorontalo saja, tapi basisnya adalah mendorong ekspor, meningkatkan kapasitasnya. Sehingga produksi kita bisa naik, dia bisa rekrut banyak tenaga kerja,” jelasnya.
Terkait kesiapan sumber daya manusia, Sunarsip menilai kebutuhan tenaga kerja industri dapat dipenuhi dalam waktu relatif singkat melalui penguatan pendidikan vokasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi serta pengembangan politeknik diyakini mampu mencetak tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan industri dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun.
Ia juga menekankan pentingnya industrialisasi yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung, terutama pelabuhan. Tanpa fasilitas ekspor yang memadai, biaya logistik berpotensi meningkat sehingga melemahkan daya saing produk.
“Supaya magnitudnya lebih kuat lagi, maka memang harus ada proyek industrialisasi terintegrasi dengan infrastruktur lainnya. Jadi gini, kita bangun industri tapi tidak ada pelabuhan untuk ekspor, kan sayang?” imbuhnya.
Menurut Sunarsip, keberadaan pelabuhan ekspor di Gorontalo akan memangkas biaya distribusi sekaligus membuka akses pasar langsung ke sejumlah negara, seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 25 Juli 2025 mencatat persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada Maret 2025 sebesar 13,24 persen. Angka tersebut turun 0,63 persen poin dibandingkan September 2024.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 162,74 ribu orang, berkurang 7,29 ribu orang dibandingkan September 2024. Penurunan juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 4,68 persen, turun dari 4,99 persen pada September 2024.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 20,80 persen, turun dari 21,62 persen pada periode yang sama.
Adapun Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp495.576 per kapita per bulan. Angka tersebut terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp384.390 atau 77,56 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp110.686 atau 22,44 persen.
Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, tantangan struktural masih besar, terutama di wilayah perdesaan.