Republish.id, SULTENG – Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam merancang pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buol Tahun 2027, Jumat (20/2/2026), di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol.
Forum strategis ini menjadi tahapan penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan partisipatif, terukur, serta sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH., pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Raja Buol dan Dewan Adat Buol, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, BUMD, instansi vertikal, lembaga perbankan, perguruan tinggi, organisasi perempuan dan pemuda, LSM, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan kuatnya komitmen untuk membangun sistem perencanaan yang inklusif dan terbuka.
Dalam laporannya, Sekretaris Bappeda-Litbang Kabupaten Buol, Herman Husnan, SP., M.AP., menyampaikan bahwa forum ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum ini bertujuan menyerap masukan konstruktif terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, sekaligus menyepakati program prioritas yang akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan,” tegas Herman.
Saat membuka kegiatan, Bupati Risharyudi menekankan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk menyatukan pandangan dan menyerap aspirasi publik.
“Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, agar RKPD Tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Fokus Pertanian dan SDA Berkelanjutan
Tema RKPD 2027 difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta menekan angka stunting.
Bupati memaparkan kondisi makro daerah yang masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,31 persen, tingkat kemiskinan 13,08 persen, dan prevalensi stunting 36,9 persen. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan intervensi lintas sektor yang terpadu dan konsisten.
RKPD 2027 juga harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buol 2025–2029, kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Asta Cita dalam RPJMN 2025–2029. Sinergi antara perencanaan dan penganggaran, optimalisasi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, serta penghindaran tumpang tindih program menjadi penekanan utama.
Target Ambisius 2027
Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Buol, Satar MS Badang, SE., menjelaskan bahwa penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi top-down dan bottom-up.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah memasang target pertumbuhan ekonomi 7,91 persen, penurunan kemiskinan menjadi 10,91 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,66, serta penurunan stunting secara signifikan.
Tujuh agenda strategis dirumuskan sebagai arah pembangunan, yakni Buol Unggul (penguatan SDM), Buol Makmur (ekonomi inklusif berbasis SDA dan digital), Buol Sigap (reformasi birokrasi dan transformasi digital), Buol Nyaman (stabilitas sosial dan makroekonomi), Buol Harmoni (lingkungan dan budaya berkelanjutan), Buol Merata (pembangunan kewilayahan berbasis desa), dan Buol Lancar (penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi).
Sementara itu, perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Busman, menekankan pentingnya sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan RKPD. Ia menyampaikan bahwa tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas, dan Kualitas SDM”, yang dijabarkan melalui sembilan Program Prioritas “BERANI”.
Kabupaten Buol diharapkan mampu mengintegrasikan arah kebijakan tersebut guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan tekad menghadirkan dokumen RKPD 2027 yang responsif, terukur, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.