Republish, id- BITUNG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung hingga akhir Juli 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Namun,dibalik kenaikan itu, pemerintah Kota Bitung masih menghadapi tantangan untuk menggenjot sektor retribusi daerah yang realisasinya belum menyentuh separuh target tahunan.
Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung mencatat, realisasi PAD hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp67.227.405.364,76 atau 64,64 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp104 miliar.
Angka tersebut meningkat Rp9,19 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada 31 Juli 2025, realisasi PAD tercatat sebesar Rp58.031.331.848,17.
Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong, mengatakan capaian tersebut menjadi modal yang baik bagi pemerintah daerah untuk mengejar target PAD hingga akhir tahun. Namun, menurutnya, seluruh perangkat daerah tetap harus bekerja lebih keras karena masih terdapat sejumlah sektor yang belum optimal.
“Kami bersyukur realisasi PAD sampai akhir Juli menunjukkan tren yang positif. Tetapi pekerjaan kami belum selesai. Masih ada lima bulan tersisa dan kami akan berusaha semaksimal mungkin agar target PAD sebesar Rp104 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun,” kata Theo, Senin (3/8/2025).
Menurut Theo, penerimaan pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Bitung. Dari target Rp90,65 miliar, realisasinya telah mencapai Rp57.775.680.748 atau 63,73 persen.
Kontribusi pajak daerah terhadap keseluruhan PAD bahkan mencapai 85,97 persen, menjadikannya tulang punggung pendapatan Pemerintah Kota Bitung.
Lanjut Theo, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak daerah meningkat sekitar Rp8,33 miliar, dari Rp49,44 miliar menjadi Rp57,77 miliar.
“Sementara itu, Retribusi Daerah baru terealisasi sebesar Rp2.676.693.795 atau 39,08 persen dari target Rp6,85 miliar. Meski naik dibanding tahun lalu, pemerintah masih harus mengejar sekitar Rp4,17 miliar agar target retribusi dapat terpenuhi hingga Desember,” ungkapnya.
Theo mengakui capaian retribusi masih perlu didorong. Karena itu, Bapenda akan terus berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi.
“Kami terus melakukan evaluasi bersama OPD pengelola retribusi agar potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal bisa segera dioptimalkan. Semua sumber PAD harus dimaksimalkan, bukan hanya mengandalkan pajak daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah yang akan ditempuh antara lain memperkuat pendataan objek pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan, serta memperkuat koordinasi dengan OPD teknis agar seluruh potensi penerimaan dapat terdata dan dipungut sesuai ketentuan.
Selain itu kata Theo, Bapenda juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian masing-masing perangkat daerah sehingga hambatan di lapangan dapat segera diatasi.
“Kami tidak ingin ada potensi PAD yang terlewat. Semua potensi akan kami petakan, didata, kemudian dioptimalkan. Kami juga terus membangun sinergi dengan perangkat daerah agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai bersama,” ujar Theo.
Data Bapenda menunjukkan, sumber PAD selain pajak juga mengalami perkembangan positif. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan telah mencapai Rp5.284.724.158 atau 96,08 persen dari target Rp5,5 miliar.
Bahkan, kelompok Lain-lain PAD yang Sah telah melampaui target. Dari target Rp1 miliar, realisasinya mencapai Rp1.490.306.663,76 atau 149,03 persen.
Di sektor retribusi, penyumbang terbesar masih berasal dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui retribusi perpanjangan tenaga kerja asing. Dari target Rp650 juta, realisasinya mencapai Rp561.990.000 atau 86,46 persen, dengan kontribusi 64,55 persen terhadap total retribusi daerah.
Disusul Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.166.231.000 atau 58,31 persen dari target Rp2 miliar, kemudian Dinas Perkimtan sebesar Rp625.900.229 atau 20,86 persen dari target Rp3 miliar.
Sementara Dinas Perhubungan membukukan penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp158.453.000, galangan kapal Rp117.372.000, dan jasa tambat perahu Rp31.081.000.
Theo berharap tren positif penerimaan PAD pada tujuh bulan pertama tahun ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun anggaran.
“Harapan kami tentu seluruh target PAD bisa tercapai, bahkan bila memungkinkan melampaui target. Itu membutuhkan kerja sama semua OPD, dukungan masyarakat, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Semakin optimal PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bitung,” pungkasnya.