Rapat Internal PDI-P Boltara Memanas, FPT Ulang hingga Evaluasi Fraksi Diperketat

Dalam forum tersebut, sejumlah keputusan strategis diambil, mulai dari pelaksanaan fit and proper test (FPT) ulang hingga pengetatan evaluasi kinerja fraksi. (Foto Jefry/Republish.id)

Republish.id, BOLTARA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar rapat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Selasa (28/4/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah keputusan strategis diambil, mulai dari pelaksanaan fit and proper test (FPT) ulang hingga pengetatan evaluasi kinerja fraksi.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar rapat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Selasa (28/4/2026). (Foto Jefry/Republish.id)

Ketua DPC PDI Perjuangan Boltara, Amin Lasena, menegaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan memastikan struktur partai berjalan efektif hingga ke tingkat bawah. Dua Pengurus Anak Cabang (PAC) dipastikan akan mengikuti FPT ulang, dengan batas akhir penyerahan hasil ke DPD pada Rabu (29/4/2026).

Baca Juga :  Sidak Sekda di Barjas dan Bagian Ekonomi, Pegawai Tak Disiplin Terancam Sanksi

“Ini langkah penataan. Kita ingin memastikan kepengurusan di tingkat PAC benar-benar siap bekerja dan solid,” ujar Amin kepada media ini.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas pengurus lama. Seluruh PAC sebelumnya diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagai bentuk evaluasi organisasi.

Dalam rapat tersebut, jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) diinstruksikan untuk mengikuti seluruh materi pembekalan tanpa terkecuali. Kehadiran, resume materi, hingga keterlibatan aktif menjadi bagian dari indikator penilaian.

Baca Juga :  Hujan Tak Surutkan Antusias Warga, Pasar Senggol Boltara Tetap Ramai Diserbu Pembeli

“Tidak ada lagi setengah-setengah. Semua harus ikut penuh, karena ini akan dievaluasi secara menyeluruh,” kata Amin.

Selain itu, rapat menetapkan agenda rutin DPC yang akan digelar satu kali setiap pekan, baik secara daring maupun luring. Kader yang belum terakomodasi dalam struktur DPC akan diarahkan untuk mengisi posisi di PAC, badan, maupun sayap partai.

DPC juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana abadi anggota fraksi agar tetap berjalan sesuai ketentuan. Pemanfaatan media sosial pun didorong lebih masif sebagai bagian dari strategi komunikasi politik.

Baca Juga :  Ketum DPP PJS Kunjungi Jambi, Matangkan Langkah Menuju Konstituen Dewan Pers

Terkait alat kelengkapan dewan (AKD), Amin menegaskan bahwa setiap reposisi harus melalui persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Fraksi juga diwajibkan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dalam rentang satu hingga tiga bulan.

“Fraksi adalah etalase partai di parlemen. Kinerjanya harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Pelantikan PAC hasil penataan direncanakan digelar secara serentak dalam satu lokasi, dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP.

"Mantan Wartawan media cetak Harian Gorontalo Pos ini memulai karir di dunia Jurnalisme tahun 2018. Masih aktif menulis di media online Republish.id hingga saat ini."