Republish.id, NASIONAL – Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026, atau 59,4% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun. Penarikan utang tersebut berlangsung ketika APBN mengalami defisit Rp 319 triliun atau setara 1,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan utang pemerintah masih terkendali dan sesuai dengan perencanaan. Menurutnya, nilai pembiayaan utang hingga September tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada periode tersebut, pembiayaan utang tahun lalu mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” tutur Suahasil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026) lalu.
Berdasarkan rinciannya, pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman masih mencatatkan angka minus Rp 3,2 triliun.
“Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia,” tambah Suahasil.
Ia menegaskan, pemerintah menerbitkan SBN dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan situasi ekonomi global. Langkah tersebut dilakukan agar penerbitan surat utang dapat menyesuaikan kondisi pasar yang sedang berlangsung.
“Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” tutur Suahasil.
Di sisi lain, defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Kondisi tersebut terjadi karena belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah.
Pendapatan negara hingga September tercatat sebesar Rp 2.314,5 triliun, tumbuh 25,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun, meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track,” ujar Suahasil Nazara.
Ia menjelaskan, APBN memang dirancang mengalami defisit sejak awal untuk mendukung belanja pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada akhir Agustus 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,9% terhadap PDB.
“Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” jelas Suahasil.
Adapun pendapatan negara yang dihimpun hingga September 2026 berasal dari sejumlah komponen. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1%, sedangkan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 240,1 triliun atau meningkat 8,5%.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 492,3 triliun, tumbuh 41,7%.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara telah mencapai sekitar 69,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842 triliun. Total belanja tersebut mencapai Rp 2.660,5 triliun, dengan pertumbuhan 19% secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 2.061,3 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.069,4 triliun serta belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp 991,9 triliun.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 599,2 triliun atau 82,4% dari target APBN.
Pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai 2,8% terhadap PDB pada akhir 2026. Suahasil menyebut perkembangan defisit hingga September masih berada dalam jalur yang direncanakan pemerintah.
“Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN,” jelasnya.