Republish.id, BOLTARA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.
Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Presiden mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota sebagai langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah.
Presiden menegaskan bahwa akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kehadiran Plt. Bupati Boltara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Boltara untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, OJK, dan lembaga jasa keuangan guna memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah.
Pemkab Boltara juga terus mendukung program percepatan akses keuangan sebagai bagian dari pembangunan daerah dengan mengedepankan semangat Sinergitas Akselerasi Pembangunan Serta Pemerintahan yang Selaras, Jujur, Aktual dan Mapan Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Berdaya Saing.
Rakornas tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, perwakilan DPR RI, serta para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
