Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Pengunduran Diri Disebut Telah Diserahkan ke Prabowo

Foto: Doc. Antara

Republish.id, BOLTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie, pada Rabu (11/11/2026), yang membenarkan adanya surat pengunduran diri tersebut.

“Pokoknya benar,” ujar Ketum Projo Budi Arie, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran diketahui menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan niat mengundurkan diri. Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.

Baca Juga :  Geger di Desa Cisadane! Warga Mengamuk di Gedung Posyandu, Kades Terancam

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Gibran dan Prabowo yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga :  BSG Didesak Capai Laba Rp 400 Miliar, Bupati Bolmut: Kalau Gagal, Direksi dan Komisaris Mundur Saja!

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan tersebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang saat ini menjadi persoalan melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga :  Prabowo dan Putin Sepakati Kerja Sama Strategis: Dari Energi hingga Kecerdasan Buatan

“Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” pungkas Pras.

Redaksi Republish.id