Republish.id, INTERNASIONAL – Di tengah klaim komitmen terhadap perdamaian global, Israel justru kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza. Aksi militer itu terjadi tak lama setelah Israel bergabung dengan Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. Pada Sabtu (31/1), bom-bom Israel menghantam sejumlah kawasan permukiman dan lokasi pengungsian, menewaskan sedikitnya 31 warga Palestina, termasuk enam anak-anak, sehari menjelang rencana pembukaan kembali penyeberangan Rafah menuju Mesir.
Dilansir Al Jazeera, Minggu (1/2), sumber medis melaporkan serangan berlangsung hampir tanpa henti dan menyasar area sipil. Salah satu serangan menghantam tenda pengungsi di wilayah al-Mawasi, barat laut Khan Younis, menewaskan sedikitnya tujuh orang, termasuk tiga anak. Jenazah para korban dibawa ke Kompleks Medis Nasser.
Sementara di Kota Gaza, sebuah gedung apartemen di lingkungan Remal ikut menjadi sasaran, menyebabkan lima orang tewas, termasuk seorang ibu dan tiga anaknya. Jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud, menggambarkan situasi tersebut,
“Kami dapat merasakan gelombang ledakan, diikuti oleh awan debu gelap dan tebal yang memenuhi area tersebut, menyebabkan setidaknya lima orang tewas di dalam apartemen, termasuk seorang ibu dan anak-anaknya.” Selain itu, delapan warga Palestina lainnya dilaporkan terluka akibat serangan di lingkungan Daraj.
Mahmoud menegaskan serangan itu terjadi di wilayah yang seharusnya termasuk area gencatan senjata tahap pertama. “Semua ini terjadi di dalam garis kuning,” katanya, merujuk pada garis demarkasi tempat pasukan Israel semestinya telah mundur.
Ia juga melaporkan sebuah bangunan di Khan Younis hancur total akibat serangan jet tempur, meski warga sebelumnya telah menerima peringatan dari militer Israel.
Kecaman datang dari berbagai pihak. Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan gencatan senjata tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Gencatan senjata berarti senjata-senjata berhenti berbunyi dan memberi jalan bagi upaya untuk mengakhiri perang,” tulisnya di platform X.
“Rakyat Gaza berhak mendapatkan gencatan senjata yang tulus – gencatan senjata yang sudah lama ditunggu-tunggu.” Mesir dan Qatar selaku mediator utama turut mengecam serangan tersebut. Mesir menyerukan “pengekangan maksimal” menjelang pembukaan Rafah, sementara Qatar menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya”.
Militer Israel mengklaim serangan dilakukan sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata di Rafah dan menyebut telah menargetkan komandan Hamas serta Jihad Islam. Namun klaim itu dibantah Suhail al-Hindi dari Hamas, yang menyatakan,
“Apa yang terjadi hari ini adalah kejahatan sepenuhnya yang dilakukan oleh musuh kriminal yang tidak mematuhi perjanjian atau menghormati komitmen apa pun.” Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat sedikitnya 524 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata yang dimediasi AS mulai berlaku.
Di tengah situasi tersebut, Israel dijadwalkan membuka kembali penyeberangan Rafah pada Minggu sebagai bagian fase kedua gencatan senjata Israel–Hamas, setelah ditutup sejak Mei 2024. Namun pembukaan itu hanya mengizinkan “pergerakan terbatas orang” yang telah mendapat izin keamanan, sementara bantuan kemanusiaan tidak diperbolehkan masuk.
Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, memperingatkan memburuknya kondisi kesehatan akibat menipisnya persediaan medis dan mendesak agar pasokan segera diizinkan masuk serta evakuasi korban luka difasilitasi. Rafah akan diawasi Mesir, Otoritas Palestina, dan misi Uni Eropa, meski Israel tetap mengendalikan keluar-masuk orang.
Mahmoud menjelaskan, “Hanya mereka yang melarikan diri selama dua tahun terakhir yang diizinkan untuk kembali. Mereka yang lahir di luar Jalur Gaza tidak akan diizinkan untuk kembali.”
Hamas pun mendesak pembukaan Rafah tanpa pembatasan. Sejak agresi Israel dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 71.600 warga Palestina dilaporkan tewas, mayoritas merupakan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.