Menkeu Purbaya Tanggapi Tuntutan 17+8: “Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat Kita”

Purbaya Yudhi Sadewa, (Foto Humas LPS 2025).

Republish.id, NASIONAL – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait tuntutan 17+8 yang belakangan disuarakan masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan usai resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya belum mendalami secara penuh substansi dari tuntutan tersebut. Namun, ia menilai aspirasi itu datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih terbebani dan belum tercukupi.

Baca Juga :  Beauty Class Fanbo: Teknik Makeup Simpel untuk Tampil Segar & Percaya Diri Bareng Priska Sahanaya di program Content creator Academy di SMK Tri Mulia

“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025), dilansir dari detikFinance.

Menurut Purbaya, tuntutan serupa akan mereda bila pemerintah berhasil mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Baca Juga :  KAI Daop 1 Jakarta Umumkan Penyesuaian Jadwal dan Pola Perjalanan KA Mulai 1 Desember 2025

“Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal akan dipusatkan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo.

“Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8%? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana,” tuturnya.

Baca Juga :  BRI Region 6/Jakarta 1 melalui BO Otista Dukung Program BKKBN untuk Wujudkan Keluarga Sejahtera

Dengan fokus pada akselerasi ekonomi, Purbaya optimistis bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan aspirasi kritis dari sebagian kalangan bisa terjawab lewat kebijakan yang tepat sasaran.