Republish.id, SULTENG – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Biau Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Risharyudi Triwibowo di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati.
Musrenbang Biau menjadi yang ketiga tahun ini setelah Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat, sebagai bagian strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui pendekatan partisipatif.
Pelaksana Tugas Camat Biau, Kahar Lamaka, menyampaikan bahwa Kecamatan Biau mengusulkan 78 program pembangunan yang terdiri dari 46 kegiatan fisik dan 32 nonfisik.
Dari jumlah tersebut, 17 program ditetapkan sebagai prioritas, meliputi pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan, jaringan air bersih, jalan evakuasi dan produksi, serta percepatan penurunan stunting yang dipengaruhi pola konsumsi gizi balita.
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang, Satar MS Badang, menegaskan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Forum ini berfungsi menyelaraskan prioritas desa dan kelurahan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buol 2027 yang bertema
“Pengembangan sektor pertanian dan sumber daya alam berkelanjutan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.” Seluruh usulan akan diinput melalui aplikasi SIPD-RI untuk dibahas pada Musrenbang tingkat kabupaten.
Dari sisi fiskal, Kepala BPKAD Moh. Kasim Ali mengungkapkan Kabupaten Buol menghadapi pemotongan anggaran sekitar Rp86,2 miliar akibat PMK Nomor 29 Tahun 2025. Rinciannya meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur sebesar Rp43 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp29 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang diefisiensi 50 persen menjadi Rp13,3 miliar.
Ia juga mencatat belanja pegawai saat ini mencapai 47 persen dari total belanja daerah, masih di atas batas nasional maksimal 30 persen yang ditargetkan dapat dicapai pada 2027.
Wakil Ketua DPRD Buol, Karmin OY Kaimo, menekankan harapan masyarakat agar program pembangunan yang dihasilkan berdampak langsung, seperti pembangunan jalan produksi, penyediaan air bersih, sarana pertanian dan perikanan, serta rehabilitasi fasilitas pemerintahan desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, Bupati Risharyudi menegaskan pentingnya penyusunan program yang realistis dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Ia mengungkapkan pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, sementara belanja pegawai terus meningkat.
Bupati juga menekankan percepatan lima program prioritas nasional, yakni penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang turut memengaruhi alokasi transfer pusat ke daerah.
Selain itu, ia menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis seperti transportasi udara, kampus daerah, dan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menekan angka pengangguran sekaligus menarik investasi.
Bupati juga mengingatkan pentingnya penegakan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah serta penerapan kawasan bebas rokok di ruang tertutup kantor pemerintahan.
Menutup kegiatan, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan pembangunan. Acara kemudian dilanjutkan dengan desk pembahasan usulan program prioritas lintas perangkat daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Moh. Nasir Dj. Daimaroto, Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, Ketua TP-PKK Shinta Andriani Ningsih, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, lurah, tokoh masyarakat, serta insan pers.