Republish.id, BOLTARA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang digelar di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026). Kegiatan tersebut membahas penguatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan serta pelaksanaan program prioritas di bidang pertanahan dan tata ruang.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara. Peserta yang hadir meliputi Ketua DPRD Provinsi, Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Sulawesi Utara, Dankodaeral VIII, Kajati Sulut, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Kepala BIN Daerah, Danlanud SRI, Danrem 131/Santiago, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Selain itu, kegiatan tersebut diikuti pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan 15 bupati/wali kota se-Sulawesi Utara, termasuk Plt. Bupati Boltara. Sejumlah pejabat instansi vertikal juga turut hadir, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara, Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado, serta seluruh kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara.
Dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, para kepala badan, kepala dinas, kepala biro Sekretariat Daerah, serta pimpinan BUMD dan BLUD, termasuk Direktur Utama Bank SulutGo dan Direktur RSUD Provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Moh Aditya Pontoh menyambut baik pelaksanaan rakor sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi faktor penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.
“Kami di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mendukung penuh dan melaksanakan arahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Terutama terkait penataan ruang dan pertanahan yang menjadi fondasi pembangunan daerah,” ujar Plt. Bupati.
Ia berharap, melalui koordinasi tersebut, tata kelola pemerintahan di Boltara semakin akuntabel dan efektif, sekaligus mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam aspek penataan ruang dan pertanahan.
