Republish.id, BITUNG – Tepat 30 tahun setelah peristiwa 27 Juli 1996 atau Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli), DPC PDI Perjuangan Kota Bitung menggelar refleksi untuk mengenang salah satu babak paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Momentum itu dimanfaatkan untuk meneguhkan kembali komitmen partai dalam mengawal demokrasi sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Minggu (26/7/2026) malam itu dihadiri jajaran pengurus DPC, PAC, kader, simpatisan hingga para senior partai.
Suasana berlangsung khidmat melalui doa bersama, refleksi sejarah, dan penyampaian pesan perjuangan kepada kader.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bitung, Geraldi Mantiri, mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli bukan hanya agenda seremonial, melainkan menjadi pengingat terhadap pengorbanan para pejuang demokrasi yang mempertahankan kedaulatan partai dan hak rakyat.
“Peristiwa 27 Juli 1996 mengajarkan kita arti penting mempertahankan kedaulatan partai dan suara rakyat. Darah, keringat, dan pengorbanan para senior partai saat itu harus terus kita rawat dan jadikan pelecut semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hari ini,” kata Geraldi.
Menurut dia, Kudatuli menjadi tonggak penting perjalanan politik nasional yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju era Reformasi 1998. Karena itu, kader PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab moral menjaga nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
“Perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena pergantian zaman. Kader harus tetap hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat dan memperjuangkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya.
Geraldi juga mengingatkan seluruh kader agar terus menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika politik nasional maupun daerah. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya diukur dari kemenangan politik, tetapi dari konsistensinya memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.
Ia pun sedikit mengulas tentang Kudatuli yang merupakan akronim dari kerusuhan yang terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.
Saat itu, kantor yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri diserbu massa dalam konflik kepengurusan partai yang mendapat sorotan luas.
Bentrokan tersebut menimbulkan korban jiwa, ratusan orang terluka, puluhan lainnya hilang, dan menjadi perhatian organisasi hak asasi manusia.
Peristiwa itu kemudian dinilai sebagai simbol pembungkaman demokrasi pada masa Orde Baru serta menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan reformasi yang berpuncak pada 1998.
Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli bukan hanya bagian dari sejarah partai, melainkan bagian dari sejarah bangsa yang mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan hak politik warga negara.
Dalam refleksi tersebut, Geraldi juga mengajak seluruh kader menjadikan semangat Kudatuli sebagai energi untuk memperkuat kerja-kerja politik yang berpihak kepada masyarakat.
“Di tengah berbagai tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, kesejahteraan hingga pembangunan daerah, kita tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi terus berada di tengah masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka,” pintanya.