Republish.id, NASIONAL – Polemik mengenai dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan memanas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tantangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu sebelumnya menantang Purbaya untuk membuka data terkait dana daerah yang disebut masih tersimpan di bank.
Menjawab tantangan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa data yang disampaikannya berasal dari Bank Indonesia (BI). Ia menyarankan KDM untuk langsung memeriksa data tersebut ke BI sebagai bank sentral yang memiliki sistem pemantauan resmi.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya, Selasa (21/10/2025).
Purbaya sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Ia menyebut terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di perbankan, dengan total mencapai Rp234 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pemprov Jabar menempati posisi kelima dengan dana sekitar Rp4,1 triliun, sementara Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan Rp14,6 triliun.
Menurut Purbaya, data tersebut sejalan dengan catatan yang juga dimiliki Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan berapa. Angkanya mirip kok,” bebernya.
Eks Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menilai KDM tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara spesifik menyebut jumlah dana milik Pemda Jabar.
“Jadi, Pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan,” ujarnya.
Sementara itu, dikutip dari detikJabar, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito, termasuk di Bank BJB. Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh data keuangan Pemprov Jabar.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi, Selasa (21/10/2025).
Meski demikian, Dedi tidak menampik kemungkinan adanya daerah lain yang menempatkan dana dalam bentuk deposito. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi agar publik tidak salah memahami kondisi keuangan daerah.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” tambahnya.