Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHPK) atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Penyerahan LHPK dilakukan pada Selasa (13/01/2026) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, SE., MM., Ak., CA., ERMAP., GRCP., GRCA., CSFA, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (Foto Dok Humas)
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, hadir didampingi Pimpinan DPRD Boltara Drs. Hi. Depri Pontoh, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Acara juga dihadiri oleh pejabat BPK dan perwakilan pemerintah daerah. (Foto Dok Humas)Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHPK. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Foto Dok Humas)Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menegaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran daerah. (Foto Dok Humas)Dengan diterimanya LHPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini penting agar pelaksanaan belanja daerah ke depan semakin efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Foto Dok Humas)
