Republish.id, BOLTARA – Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi saksi kunjungan kerja perdana Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., sejak resmi dilantik pada Oktober 2025 lalu. Momentum ini dimanfaatkan untuk meluncurkan sejumlah program prioritas yang menyasar langsung penguatan ekonomi masyarakat.
Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, menerima langsung rombongan Kajati Sulut bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulawesi Utara, Ny. Yulis Hendrik, beserta jajaran, Kamis (5/2/2026).
Dalam agenda tersebut, Kajati Sulut melaunching berbagai program Kejaksaan Negeri yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah Boltara.
Program ini difokuskan pada penguatan kemandirian pangan, pengembangan industri kreatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan ekonomi melalui ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Beberapa program yang diperkenalkan antara lain Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, serta Jaksa Peduli Nelayan & Pembudidaya Ikan.
Tak hanya itu, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan sertifikat dan buku saku kepada Duta Pelajar Adhyaksa, wisata budaya, peninjauan produk-produk UMKM, pelepasan bibit ikan air tawar dan air asin, hingga aksi bersih-bersih pantai di kawasan wisata Pantai Batu Pinagut.
Dalam sambutannya, Bupati Boltara menyampaikan, “Kunjungan kerja ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Daerah. Selain sebagai bagian dari agenda kelembagaan, kunjungan ini juga merupakan wujud nyata perhatian dan komitmen Kejati Sulut dalam melakukan pembinaan, penguatan koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di daerah.”
Ia menambahkan, Pemda Boltara menyambut baik peluncuran Program Prioritas Kejari Boltara sebagai bentuk sinergi konkret antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan Program Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, serta Jaksa Peduli Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
Menurutnya, program-program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum, perlindungan, serta penguatan kapasitas bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menjalankan usaha secara aman, berkelanjutan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah berharap seluruh program dapat berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat budaya sadar hukum di Boltara.
Kegiatan ini turut dihadiri para Asisten Kejaksaan Tinggi Sulut beserta jajaran, Kajari Boltara, Wakapolres Boltara, unsur pimpinan DPRD Boltara, Kepala Pertanahan, Kepala Kemenkumham, Kakan Kemenag atau perwakilan, Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Boltara, Ketua IAD Boltara, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, perwakilan perbankan, nelayan, kelompok tani, pelaku UMKM, serta para siswa.