Republish.id, BOLMUT – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Atri Durand, akhirnya buka suara terkait video viral yang beredar di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan sepasang pria dan wanita berada di dalam ruangannya pada malam hari, memicu berbagai spekulasi liar di masyarakat.
Video yang pertama kali diunggah oleh akun Facebook Budi Ponamon Masuara itu menimbulkan tuduhan perselingkuhan terhadap dua orang dalam rekaman.
Namun, Atri Durand menegaskan bahwa keduanya, yang berinisial BM dan HG, adalah pasangan suami istri.
“Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Yang bersangkutan memang meminta izin kepada saya karena ada urusan pribadi. Mereka ingin mencetak dokumen, dan kebetulan printer berada di ruangan saya. Saya tidak mengetahui kejadian tersebut sampai akhirnya video itu beredar di media sosial,” jelas Atri dalam keterangannya kepada media.
Atri mengaku terkejut melihat reaksi publik dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut.
“Saya benar-benar kaget karena mereka adalah pasangan suami istri, bukan pasangan selingkuh seperti yang dituduhkan,” ungkapnya.
Ia pun menyayangkan bagaimana peristiwa ini menyeret nama baiknya sebagai pejabat publik.
“Saya memahami reaksi masyarakat yang marah. Namun, saya juga ingin menegaskan bahwa saya tidak memiliki keterlibatan dalam apa yang terjadi setelah mereka masuk ke ruangan saya. Kejadian ini murni di luar kendali saya,” jelasnya.
Meski telah memberikan klarifikasi, perdebatan di media sosial masih berlanjut. Banyak warganet yang mempertanyakan akses BM dan HG ke kantor dinas di luar jam kerja.
Beberapa menuding adanya penyalahgunaan fasilitas negara dan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan resmi.
“Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini soal penggunaan aset negara. Siapa yang memberi izin? Apakah ada regulasi yang memperbolehkan fasilitas kantor digunakan di luar jam kerja?” tulis salah satu warganet di media sosial.
Menanggapi hal ini, Atri menyatakan kesiapannya untuk mengikuti prosedur pemeriksaan lebih lanjut jika memang diperlukan.
“Saya siap mengikuti prosedur yang berlaku. Saya percaya bahwa klarifikasi ini perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih besar,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini.
Publik pun menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk menyikapi polemik yang terus berkembang.