Republish.id, SULTENG – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi tanggap darurat pada Senin (13/7) pagi sebagai tindak lanjut gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah Buol pada malam sebelumnya. Rapat dipimpin Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj Daimaroto, SH., MH., bersama Kapolres Buol AKBP Irwan, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), kepala dinas, dan jajaran aparatur terkait untuk mematangkan langkah penanganan pascabencana.
Rapat tersebut bertujuan menyusun penanganan yang lebih terstruktur agar intervensi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dapat berjalan lebih jelas, akurat, dan terkoordinasi dibandingkan penanganan awal saat gempa terjadi.
Dalam pengantarnya, Wakil Bupati Buol menyampaikan bahwa gempa mengakibatkan sejumlah kerusakan di berbagai lokasi. Beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari atap dan plafon yang runtuh hingga kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang. Selain itu, Kantor Inspektorat Kabupaten Buol juga mengalami kerusakan cukup signifikan, terutama pada bagian plafon dan beberapa bagian atas bangunan.
“Kami berharap pada kesempatan ini, kita semua dapat memberikan informasi dan saran yang akurat mengenai hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, agar proses penyelesaian masalah ini bisa teratasi dengan baik,” ujar Wakil Bupati saat membuka rapat.
Sementara itu, Kapolres Buol AKBP Irwan, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tengah sesaat setelah gempa terjadi. Hasil koordinasi tersebut memastikan bantuan personel Brimob akan tiba pada hari yang sama untuk membantu proses pembersihan dan penanganan di lapangan.
Selain penanganan fisik, Kapolres menekankan pentingnya evaluasi kesiapsiagaan seluruh aparat. Menurutnya, gempa yang terjadi menjadi momentum untuk memperbaiki sarana, prasarana, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi bencana agar respons saat kondisi darurat dapat berjalan lebih efektif.
Kapolres juga menyoroti kondisi psikologis yang kerap muncul saat bencana, ketika aparat penegak hukum maupun aparatur sipil negara (ASN) ikut panik dan lebih dahulu menyelamatkan diri sehingga kewajiban sebagai pelayan masyarakat sempat terabaikan.
“Begitu terjadi kejadian, kita sempat lupa sebagai aparat pemerintah dan pelayan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan setelah mengamankan keluarga. Ini yang perlu kita perbaiki. Kesiapsiagaan seluruh ASN, TNI, dan Polri harus ditingkatkan agar tahu persis apa yang harus diperbuat untuk melayani masyarakat apabila terjadi gempa atau bencana,” tegas Kapolres.
Pemerintah Kabupaten Buol juga menyampaikan apresiasi atas rencana kedatangan bantuan dari luar daerah. Seluruh bantuan dan pergerakan personel akan dikoordinasikan bersama agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung percepatan pemulihan.
Usai rapat koordinasi tersebut, pembahasan dilanjutkan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) untuk merumuskan teknis pembagian tugas di lapangan sehingga proses pemulihan pascagempa di Kabupaten Buol dapat berjalan cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi.