REPUBLISH.ID, BITUNG – Program bantuan perumahan di Kota Bitung mulai menunjukkan progres. Dari total alokasi 1.002 unit yang terdiri dari 802 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan tambahan 200 kuota bedah rumah, sebanyak 316 rumah telah terverifikasi, sementara 99 rumah di antaranya mulai dikerjakan.
Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung belum dapat memastikan berapa banyak rumah yang bisa diselesaikan hingga akhir 2026. Realisasi pembangunan masih bergantung pada kecepatan pelaksanaan oleh Balai Perumahan.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bitung, Max Iver Mapahena, mengungkapkan bahwa dari proses pendataan dan verifikasi yang berjalan, sudah ada 316 rumah yang dinyatakan memenuhi hasil verifikasi.
“Sementara 316 terverifikasi, 99 rumah sementara dikerjakan,” ungkap Max kepada media ini , Selasa (10/11/2026).
Terkait lokasi pengerjaan, Max menyebutkan bahwa pelaksanaan saat ini masih berlangsung di wilayah daratan Kota Bitung. Sementara rincian lokasi lainnya masih akan menyusul.
“Masih di daratan. Masih menyusul yang lain,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai target penyelesaian pembangunan hingga penghujung tahun, Max belum memberikan angka pasti.
Menurutnya, penyelesaian pekerjaan sangat bergantung pada kecepatan Balai Perumahan dalam melaksanakan program tersebut.
“Semua tergantung kecepatan Balai Perumahan,” ujarnya.
Dengan demikian, meskipun 316 rumah telah terverifikasi dan 99 di antaranya mulai dikerjakan, masih terdapat pekerjaan yang harus dikejar agar alokasi bantuan tersebut benar-benar terealisasi.
Max juga mengakui bahwa persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan tanah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program bantuan perumahan ini.
Menurutnya, terdapat rumah warga yang secara kondisi fisik sudah layak mendapatkan bantuan, tetapi prosesnya belum dapat dilanjutkan karena dokumen kepemilikan tanah belum tuntas.
“Faktanya, banyak unit rumah warga yang sebenarnya sudah sangat siap untuk dibangun atau direnovasi melalui program ini, namun prosesnya terhambat akibat persoalan alas hak tanah yang belum tuntas,” katanya.
Dikatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bitung bersama Kantor Pertanahan Kota Bitung melakukan sinkronisasi data dan kelengkapan administrasi lahan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Langkah ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran sekaligus menghindari persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Meski begitu, Max optimis 1002 unit rumah bantuan untuk masyarakat Kota Bitung itu akan rampung.
“Kami optimis pasti akan selesai dibangun semuanya,” pungkasnya.