PERGANTIAN kekuasaan sering kali menjadi awal munculnya persaingan baru. Tidak sedikit pemimpin yang memilih membangun citra dengan mengkritik, bahkan meruntuhkan legasi pemerintahan sebelumnya.
Namun, gambaran berbeda terlihat dari hubungan Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) dan Maurits Mantiri (MM), dua tokoh yang pernah bersama-sama memimpin Kota Bitung.
Keduanya merupakan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung periode 2016–2021 dengan jargon “MaMa”. Selama lima tahun memimpin, keduanya mengawal pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda.
Hubungan tersebut kemudian memasuki babak baru ketika Maurits Mantiri maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020 dan berhasil memenangkan kontestasi bersama Hengky Honandar.
Maurits kemudian memimpin Kota Bitung periode 2021–2025.
Menariknya, pergantian kepemimpinan itu tidak harus dimaknai sebagai upaya menghapus seluruh jejak pemerintahan sebelumnya. Sebab, sebagian kebijakan yang telah dibangun bersama tetap menjadi fondasi bagi pemerintahan berikutnya.
Di sinilah kedewasaan politik menjadi penting. Pemimpin baru memiliki hak melakukan evaluasi, tetapi bukan berarti harus mencari kesalahan pendahulunya untuk membangun popularitas.
Hubungan baik MJL dan Maurits Mantiri juga terlihat di luar urusan pemerintahan.
Pada Minggu (8/11/2026), Maurits Mantiri hadir dalam perayaan ibadah syukur HUT ke-70 Maximiliaan Jonas Lomban yang dirangkaikan dengan HUT ke-40 pernikahan MJL bersama Dr. Refien Khouni Silva Rawung.
Kegiatan yang berlangsung di NDC Resort & Spa Manado tersebut memperlihatkan bahwa hubungan personal tidak harus berakhir karena perbedaan kepentingan politik.
Kehadiran Maurits di tengah keluarga besar Lomban-Rawung menjadi gambaran bahwa silaturahmi tetap terjaga meskipun keduanya telah melewati masa pemerintahan bersama dan kompetisi politik.
Dalam politik, perbedaan pilihan merupakan hal biasa. Namun, menjaga hubungan baik setelah kompetisi berakhir adalah bentuk kedewasaan yang tidak selalu mudah dilakukan.
Jika melihat rekam jejak pemerintahan 2016–2021, sejumlah capaian berhasil ditorehkan duet MJL dan Maurits Mantiri (MaMa).
Salah satu yang menonjol adalah penghargaan Adipura. Pada 2018, Kota Bitung tercatat berhasil meraih Adipura ke-13 secara berturut-turut dalam kategori Kota Sedang.
Di bidang ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung memperoleh penghargaan TPID Berprestasi wilayah Sulawesi pada 26 Juli 2018. Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada perwakilan Pemkot Bitung.
Bitung juga memperoleh Investment Award dari BKPM RI sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik tingkat kota se-Indonesia tahun 2018.
Sementara di bidang sosial, pemerintahannya memperoleh penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI.
Untuk program perlindungan anak, Bitung juga mencatat capaian Kota Layak Anak kategori Madya pada 2018. Bahkan, pada 2021, Bitung memperoleh predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan periode pertama tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga tata kelola ekonomi, lingkungan dan pelayanan sosial.
Era Maurits-Hengky: Digitalisasi dan Program Sosial
Ketika Maurits Mantiri memimpin sebagai wali kota bersama Hengky Honandar sebagai wakil wali kota periode 2021–2025, sejumlah program pemerintahan dikembangkan.
Transformasi digital menjadi salah satu perhatian melalui program Bitung Kota Digital.
Pada November 2021, Pemkot Bitung melaporkan pemasangan 142 titik Wi-Fi yang tersebar di daratan dan Pulau Lembeh. Pemerintah juga mengembangkan pendataan penduduk atau Micro Data, layanan digital kelurahan, arsip digital dan sejumlah aplikasi.
Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan gagasan 1.000 titik Wi-Fi yang sebelumnya telah diperkenalkan dalam agenda politik MM-HH.
Dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan MM-HH pada 2023, tercatat 708 titik Wi-Fi telah diaktifkan dari target 1.000 titik.
Di bidang sosial, pemerintah menjalankan sejumlah program yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Pada 2021, Pemkot Bitung menganggarkan Rp4.636.200.000 untuk bantuan sosial lansia dan penyandang disabilitas. Data penyaluran yang diumumkan saat itu mencatat 14.568 lansia dan 886 penyandang disabilitas sebagai penerima, dengan bantuan masing-masing Rp300 ribu.
Pada perkembangan program berikutnya, pemerintah juga mencantumkan insentif bagi hamba Tuhan atau rohaniwan sebesar Rp1,5 juta serta dana duka Rp2,5 juta bagi ahli waris.
Program lainnya meliputi pendidikan vokasi bagi anak putus sekolah, bantuan lansia dan penyandang disabilitas, pengadaan bus khusus lansia, serta pembangunan taman lansia.
Di sektor ekonomi kerakyatan, terdapat program UMKM Ketuk Pintu, Nelayan Hebat dan padat karya.
Sementara untuk penataan kota, pemerintah mengembangkan program Bitung Kota Cantik dengan agenda pemeliharaan kebersihan kota, penataan taman, pengendalian kemacetan dan layanan Fast Response.
Dalam laporan program unggulan dua tahun pemerintahan, pemeliharaan kebersihan kota dicantumkan dengan kapasitas penanganan sampah hingga 120 ton per hari.
Pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi bagian dari program Bitung Rumah Kita, antara lain bedah rumah, rumah layak huni, Drainase Hebat dan Bitung Terang.
Pertumbuhan Ekonomi dan Penghargaan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung menunjukkan pertumbuhan ekonomi selama periode pemerintahan Maurits Mantiri–Hengky Honandar mengalami peningkatan sebelum sedikit melambat pada tahun terakhir.
Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Bitung tercatat 4,60 persen. Angka itu meningkat menjadi 5,61 persen pada 2022 dan 5,66 persen pada 2023.
Sementara pada 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen.
Di bidang lingkungan hidup, Bitung kembali memperoleh capaian penting melalui penghargaan Adipura Kencana tahun 2022 yang diterima Maurits Mantiri pada 28 Februari 2023.
Penghargaan tersebut merupakan kategori tertinggi dalam program Adipura dan diberikan kepada daerah yang memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta memiliki rekam jejak penghargaan Adipura secara berkelanjutan.
Di bidang kesehatan, Bitung juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) pada 2023. Penghargaan ini berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintahan Maurits-Hengky juga mencatat capaian 11 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta penghargaan MURI melalui pelatihan matematika metode Gampang, Asyik dan Menyenangkan (GASING) yang melibatkan sekitar 1.200 peserta.
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari rekam jejak pemerintahan yang perlu dinilai berdasarkan data dan hasil pelaksanaan program.
Jika seluruh perjalanan tersebut dilihat secara utuh, pembangunan Kota Bitung bukanlah hasil kerja satu periode pemerintahan saja.
Ada fondasi yang dibangun pada masa MJL-Maurits, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan ketika Maurits memimpin bersama Hengky Honandar.
Tentu, bukan berarti seluruh kebijakan harus dipertahankan tanpa evaluasi. Kritik dan pembenahan tetap diperlukan. Namun, keberhasilan yang telah dicapai juga tidak semestinya dihapus hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan.
Di sinilah politik seharusnya ditempatkan secara lebih dewasa.
Pemimpin baru tidak harus menjelekkan pendahulunya untuk terlihat berhasil.
Sebaliknya, pemimpin sebelumnya juga tidak perlu merasa terancam ketika program yang pernah dirintis dilanjutkan oleh penerusnya.
Apa yang tergambar dari hubungan MJL dan Maurits Mantiri menjadi pesan tersendiri bagi politik lokal di Kota Bitung.
Sebab, jabatan memiliki batas waktu. Namun, pembangunan daerah harus terus berjalan dan kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi korban persaingan politik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk membuktikan bahwa pendahulunya gagal. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu melanjutkan hal baik, memperbaiki kekurangan dan menghadirkan perubahan nyata.
“Menang tanpa harus menjatuhkan, melanjutkan tanpa harus mencela. Itulah kedewasaan politik yang semestinya dirawat dalam setiap estafet kepemimpinan” pesan Maurits Mantiri