Republish.id, NASIONAL – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengaku khawatir atas ancaman mogok nasional yang disampaikan sejumlah asosiasi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI. Menurutnya, aksi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah apabila tidak segera diselesaikan.
“Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BKN ini tidak dapat dijalankan ya,” ujar Netty dalam RDPU di Gedung DPR RI mengutip Kompas.com.
Netty menilai ancaman mogok tersebut muncul karena para asosiasi mitra MBG merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Padahal, sebagai mitra strategis, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam menjalankan program.
Politikus PKS itu pun mendesak pemerintah segera menghadirkan solusi yang adil bagi seluruh pihak agar program tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat maupun para mitra.
“Oleh karena itu, menurut saya hari ini, kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak berat sebelah, solusi yang kemudian memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG, dan seluruh masyarakat. Saya secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, hari ini mendukung dan mendorong setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan,” tegasnya.
Netty mengingatkan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Ia menyoroti banyaknya pengelola yang telah mengambil risiko finansial, mulai dari membangun fasilitas, mengurus sertifikasi, hingga mengajukan kredit ke perbankan demi mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Ia juga menyinggung kebijakan moratorium yang diterapkan. Menurutnya, keberhasilan moratorium tidak hanya diukur dari banyaknya titik atau akun yang dibekukan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik terhadap program.
Sementara itu, sejumlah Asosiasi Mitra Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengancam akan melakukan aksi gembok dapur secara nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan BGN.
“Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” kata Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, ditemui seusai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Syawaludin menegaskan para mitra merasa dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi serta mengeluarkan investasi besar untuk membangun fasilitas dapur.
“Pemerintah punya program, kami punya fasilitas dengan dapur yang ada. Kan seperti itu. Logikanya nggak ada dasar BGN kemudian menjadi company, menjadi kemudian pemegang otoriter sendiri di situ. Kan seperti itu,” ucapnya.
Selain itu, para mitra juga mempersoalkan kepatuhan BGN terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Menurut mereka, regulasi tersebut telah mengatur secara jelas tata kelola program, termasuk batasan jumlah penerima manfaat pada aglomerasi dapur biasa dan wilayah 3T, serta estimasi kebutuhan sekitar 8.000 dapur di daerah terpencil.
Syawaludin menilai ketentuan tersebut mengalami degradasi setelah muncul dinamika di tubuh BGN yang berkaitan dengan pimpinan lama BGN yang menjadi tersangka.