Republish.id, BOLTARA – Dinamika politik daerah kembali memanas. Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) menuai gelombang penolakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara).
Aliansi Masyarakat Peduli Binadou (AMPB) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 18 Februari 2026. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Panitia Pemekaran Provinsi BMR yang dinilai tidak melibatkan Kabupaten Boltara dalam sejumlah agenda strategis terkait pembentukan provinsi baru tersebut.
AMPB yang terdiri dari unsur OKP, ormas, dan LSM menilai, wacana pemekaran Provinsi BMR berpotensi menghidupkan kembali persoalan lama ketika Boltara masih menjadi bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow.
Identitas dan Sejarah Jadi Sorotan
Situasi kian memanas setelah beredarnya poster dan pamflet dari kelompok pendukung Provinsi BMR. Dalam salah satu poin, terdapat ajakan untuk memperkuat identitas, adat, dan budaya Mongondow.
Namun, bagi sebagian masyarakat Boltara, narasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta historis dan identitas lima kabupaten/kota yang memiliki empat eks swapraja.
Secara sejarah, wilayah Boltara memiliki akar tersendiri, yakni dari Kerajaan Kaidipang Besar (Bolangitang dan Kaidipang) serta Kerajaan Bintauna. Hal inilah yang menjadi dasar kuat munculnya kembali aspirasi pengembalian nama daerah menjadi Binadou.
Tuntut Cabut Dukungan dan Kembalikan Nama Binadou
Ketua KNPI Boltara, Donal Palandi, menegaskan bahwa pihaknya akan menyuarakan sikap tersebut melalui aksi di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Boltara.
“Kami yang tergabung dalam AMPB akan melaksanakan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD dan Kantor Bupati Boltara. Kami meminta pemerintah daerah segera mencabut dukungan terhadap DOB BMR serta mengganti nama Bolaang Mongondow Utara menjadi Binadou,” tegas Donal.
Ia menilai, bergabung dalam Provinsi BMR berpotensi membuka kembali dinamika lama yang belum sepenuhnya selesai.
“Secara histori, nama awal daerah ini adalah Binadou, hasil penggabungan dua bahkan tiga eks swapraja. Namun karena alasan politis dan percepatan pemekaran saat itu, dipaksakan menjadi Bolaang Mongondow Utara,” tambahnya.
Aksi Siap Digelar, Surat Sudah Masuk Polisi
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Febrianto Lombu, memastikan seluruh persiapan aksi telah rampung.
“Semua perangkat aksi sudah siap, dan surat pemberitahuan ke Polres Boltara sudah dimasukkan tadi sore. Aksi akan dilaksanakan pada hari Rabu sesuai jadwal,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga harkat dan martabat warga Bolaang Mongondow Utara.
Gelombang penolakan ini diprediksi akan menjadi babak baru dalam polemik pemekaran Provinsi BMR. Apakah aspirasi pengembalian nama Binadou akan menjadi isu besar berikutnya di Boltara? Publik kini menanti respons pemerintah daerah.