Republish.id, INTERNASIONAL – Rencana pelibatan tentara Indonesia dalam proyek Board of Peace di Gaza memantik pro dan kontra di dalam negeri. Selama tujuh dekade terakhir, Indonesia dikenal aktif mengirim pasukan dalam misi “menjaga perdamaian” di berbagai kawasan konflik di Afrika, Asia, hingga Eropa. Namun, apakah misi di Gaza akan sama seperti sebelumnya?
Indonesia tercatat menjadi satu dari lima negara yang akan bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza, bersama Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.
Dari daftar tersebut, hanya Maroko yang memiliki pengalaman mengirim pasukan dalam kontingen penjaga perdamaian PBB—meski kontribusinya tak sebesar Indonesia yang masuk dalam 10 besar penyumbang personel untuk misi di bawah Dewan Keamanan PBB.
ISF Bukan Misi PBB, Ini Bedanya
Berbeda dengan operasi penjaga perdamaian PBB, ISF berada di bawah Board of Peace dan bukan kendali Dewan Keamanan PBB. Meski begitu, Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 menyatakan dukungan terhadap pembentukan Board of Peace dan memberi hak kepada negara anggota, termasuk Indonesia, untuk berpartisipasi.
Merujuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, negara pengirim pasukan ISF diwajibkan bekerja sama dan berkonsultasi erat dengan Israel dan Mesir.
Di Gaza, pasukan ISF memiliki enam mandat utama, antara lain:
• Mengamankan wilayah perbatasan
• Melindungi warga sipil
• Melatih calon polisi Palestina
• Mengawal “koridor kemanusiaan”
• Menjalankan mandat tambahan dari Board of Peace
• Terlibat dalam proses demiliterisasi Gaza, termasuk penghancuran infrastruktur militer dan pelucutan senjata Hamas
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berulang kali menegaskan bahwa tanpa demiliterisasi Hamas, “proyek rekonstruksi” Gaza yang digagas Presiden AS, Donald Trump, tidak akan berjalan.
Risiko Terbesar: Terowongan Hamas dan Perang Kota
Pakar pertahanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai pelibatan dalam penghancuran terowongan bawah tanah Hamas berisiko tinggi.
“Selain pelucutan senjata, yang berisiko itu soal penghancuran terowongan. Itu bisa memicu perang kota yang merepotkan pasukan Indonesia,” kata Muradi.
Ia mengingatkan, keterlibatan dalam demiliterisasi berpotensi menggeser posisi netral Indonesia dalam konflik tersebut.
Hal senada disampaikan Heru Susetyo Nuswanto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, Rafah merupakan “zona sensitif Hamas” dengan jaringan terowongan padat dan kompleks.
“Pasukan Indonesia bisa dianggap hostile force, pasukan lawan atau musuh, oleh Hamas, ketika sedang membersihkan infrastruktur bawah tanah ini,” kata Heru.
Ia bahkan memperingatkan kemungkinan perubahan mandat di lapangan. “Mandat utama ISF adalah stabilisasi. Apa maknanya? Ini tidak jelas. Realitas di lapangan, terowongan bawah tanah ini dianggap ancaman keamanan. Pasukan Indonesia bisa alami transisi dari peace support menjadi counter insurgency atau counter terrorism,” ujarnya.
Jika itu terjadi, Heru menilai Indonesia berisiko terseret langsung dalam konflik antara Hamas dan militer Israel, Israel Defense Forces.
Penempatan di Rafah dan Khan Younis
Media penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan awal Februari bahwa pasukan Indonesia akan ditempatkan di Rafah dan Khan Younis—wilayah selatan Gaza yang sangat strategis.
Sejak 7 Oktober 2023, Rafah menjadi pintu keluar utama warga Gaza menuju Mesir melalui Semenanjung Sinai. Jalur lain seperti Erez dan Kerem Shalom ditutup Israel.
Pensiunan jenderal Israel, Amir Avivi, menyebut wilayah Rafah telah diratakan dan akan menjadi lokasi pembangunan hunian baru bagi warga Palestina, lengkap dengan teknologi pengenal wajah dan sistem pemantauan. Kompleks tersebut disebut berdiri di atas jaringan terowongan Hamas yang menjadi target demiliterisasi.
Respons Pemerintah Indonesia
Menteri Luar Negeri, Sugiono, menegaskan partisipasi Indonesia di ISF tidak terkait pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.
Ia juga membantah kekhawatiran bahwa TNI akan ikut melucuti senjata Hamas. “Petunjuk pelaksanaan mandat ISF mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan satu batasan yang lebih rigid dari apa yang sudah dikeluarkan lewat Resolusi Dewan Keamanan,” kata Sugiono.
“National caveat [batasan Indonesia] sudah kami sampaikan ke ISF bahwa Indonesia tidak melakukan operasi militer, tidak melakukan pelucutan senjata, dan tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi,” ujarnya.
Sugiono tidak menutup kemungkinan adanya risiko.
“Namanya operasi tentara, ya tentu ada risiko,” ujarnya. “Makanya kami perlu mandat dan rule of engagement yang jelas. Kami juga tidak mau prajurit Indonesia jadi korban,” kata Sugiono.
Siapa yang Menanggung Biaya?
Pakar hubungan internasional BRIN, Dewi Fortuna Anwar, mempertanyakan skema pembiayaan karena ISF bukan misi resmi PBB.
“Kalau misi di Gaza dibuat sebagai UNPKO [United Nations Peacekeeping Operations], misi ini benar-benar diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB dan pasukannya menggunakan helm biru, biaya operasional akan ditanggung oleh PPB,” kata Dewi.
“Tapi kalau itu misi di luar PBB, biaya ditanggung oleh negara yang mengirim pasukan atau oleh otoritas wilayah yang menerima, tapi Gaza kan tidak akan mampu membayari,” ujarnya.
Indonesia juga memiliki kewajiban iuran sekitar Rp17 triliun kepada Board of Peace. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pembayaran itu akan diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan 2026 sebesar Rp187,1 triliun.
Sugiono menyebut biaya operasional ISF akan didukung oleh negara-negara dan pihak swasta yang berkomitmen pada Board of Peace, meski Indonesia tetap akan mengeluarkan dana sendiri.
Rekam Jejak Panjang Pasukan Indonesia
Sejak misi pertama di Mesir tahun 1957, Indonesia telah mengirim pasukan ke berbagai wilayah konflik seperti Kongo, Bosnia, Lebanon, Sudan, hingga Suriah. Pada 2012, TNI membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian untuk mengelola seleksi dan pelatihan prajurit.
Data menunjukkan, sepanjang 1957–2020, Indonesia telah mengirim lebih dari 45 ribu personel ke berbagai misi penjaga perdamaian dunia.
Kini, pertanyaannya: apakah Gaza akan menjadi misi kemanusiaan biasa, atau justru membawa Indonesia ke pusaran konflik yang lebih kompleks?
Baca selengkapnya di sini