Republish.id, NASIONAL – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah pembangunan ekonomi Indonesia berbasis konsep Sumitronomics, dengan fokus pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Mengutip halaman resmi Kemenkeu Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9).
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujar Menkeu.
Sebagai katalis pertumbuhan, APBN diarahkan untuk memperkuat sektor swasta melalui peran Danantara dalam investasi bernilai tambah, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara guna mendorong kredit, serta penyederhanaan perizinan usaha lewat PP Nomor 28 Tahun 2025.
APBN 2026 menitikberatkan pada delapan agenda prioritas, yakni:
• ketahanan pangan,
• ketahanan energi,
• program Makan Bergizi Gratis (MBG),
• pendidikan bermutu,
• kesehatan berkualitas,
• pembangunan desa-koperasi-UMKM,
• pertahanan semesta,
• serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Anggaran besar telah dialokasikan, antara lain Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, dan Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diproyeksikan Rp3.153,6 triliun dan defisit 2,68% PDB.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi terkendali di level 2,5%, suku bunga SBN sekitar 6,9%, dan nilai tukar stabil di kisaran Rp16.500 per Dollar AS.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu.