Republish.id, NASIONAL – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029 guna mempercepat pembangunan tahap kedua.
Targetnya, IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Menurut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, infrastruktur pendukung, serta pemeliharaan sarana yang telah rampung.
“Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.
Proyek ini melibatkan sejumlah skema, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan tambahan dana Rp 60,93 triliun untuk membangun apartemen, rumah tapak, serta fasilitas jalan dan utilitas lainnya.
“Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkap Kepala Otorita IKN.
Tahap pertama pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah mencapai 97% progres. Fokus selanjutnya adalah menyelesaikan batch 2 dan 3, yang mencakup gedung legislatif, perkantoran yudikatif, dan hunian pendukung.
Namun, proyek ambisius ini tidak luput dari tantangan. Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menyoroti risiko keberlanjutan pembangunan akibat ketergantungan besar pada investasi swasta dan asing.
Nailul Huda menilai bahwa IKN berpotensi menjadi “Hambalang versi lebih luas,” mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun, sementara APBN hanya mampu menyediakan 20 persen dari total biaya tersebut.
“Saya sempat menyampaikan di awal-awal perencanaan IKN bahwa IKN akan menjadi Hambalang versi lebih luas. Alasannya adalah dana yang dimiliki tidak akan sanggup. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp 466 Triliun,” kata Huda, Kamis (23/1/2025).
Hingga kini, klaim mengenai antrean investor asing belum terealisasi secara signifikan.
Huda juga memperingatkan potensi risiko pembengkakan anggaran dan menyarankan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan pembangunan tidak menjadi beban negara.
Pasalnya, Prabowo juga memiliki program prioritas lain, seperti Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pembiayaan besar dari APBN.
Program tersebut tak kalah ambisius dan membutuhkan perhatian khusus agar pembiayaan negara tetap terjaga.
“Terlebih Prabowo juga punya program andalan Makan Bergizi Gratis yang tidak kalah jumbo anggaran yang dibutuhkan, dan full dari APBN,” tuturnya.
“Pembangunan IKN sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Meskipun memang hasil yang didapatkan dari evaluasi tersebut buruk, ya pemerintah wajib melakukan demi menyelematkan lebih banyak lagi uang rakyat,” pungkasnya.