Republish.id, GORONTALO – Kebijakan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang menerbitkan surat peringatan penghentian aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di tiga desa di Kecamatan Marisa, mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penertiban dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Pohuwato.
Surat peringatan tersebut ditujukan kepada pelaku dan pemilik alat berat yang beroperasi di Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu. Mereka diberikan tenggat waktu 7 x 24 jam untuk menghentikan aktivitas pengerukan serta mengeluarkan seluruh peralatan dari lokasi tambang.
Langkah pemerintah daerah itu dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan penegakan aturan terhadap seluruh lokasi PETI di Pohuwato.
Tokoh masyarakat, Sungkono Kaluku, menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Pohuwato. Meski demikian, ia berharap penertiban tidak hanya menyasar tiga desa, tetapi diberlakukan terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal tanpa pengecualian.
“Alhamdulillah pak Bupati melayangkan surat, saya sangat mendukung. Tapi saya minta dengan hormat — hentikan seluruh tambang ilegal di Pohuwato. Supaya tidak ada tebang pilih di situ,” ujarnya lewat pesan yang diterima.
Menurutnya, konsistensi dalam penegakan aturan menjadi hal penting agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Jika penertiban hanya dilakukan pada lokasi tertentu, sementara aktivitas serupa di tempat lain tetap berlangsung, masyarakat berpotensi mempertanyakan kesetaraan dalam penerapan hukum.
“Saya sangat menghormati putusan pak Bupati, beliau menjalankan tugas dengan baik. Namun rakyat juga jangan dilihat dengan sebelah mata, kasihan rakyat,” lanjut Sungkono dengan nada yang penuh harap namun tegas.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan penertiban dilakukan secara adil dan menyeluruh demi menjaga kepercayaan serta keharmonisan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Pohuwato,” pungkasnya.
Sungkono berharap Bupati Saipul A. Mbuinga tidak berhenti pada penerbitan surat peringatan di tiga desa tersebut, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas PETI di wilayah Pohuwato mendapat penanganan yang sama sesuai aturan.
Bagi masyarakat, penertiban tambang ilegal tidak hanya menyangkut penghentian aktivitas di sejumlah titik, tetapi juga konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan tanpa membedakan lokasi maupun pihak yang terlibat.