Belajar Sekolah Berubah Mulai April 2026, Ini Strategi Hemat Energi Pemerintah

10 Perbedaan Kehidupan Anak SMA Korea dan Indonesia (Unsplash.com)

Republish.id, NASIONAL – Pemerintah mulai menerapkan langkah penghematan energi sebagai respons atas melonjaknya harga minyak dunia. Kebijakan ini berdampak luas, termasuk pada sistem kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan strategi efisiensi energi juga menyasar operasional gedung perkantoran hingga institusi pendidikan. Salah satu langkah yang diambil adalah penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring yang akan mulai diterapkan pada April 2026.

Baca Juga :  DPP PJS Tegas Tolak Wartawan Bodrex: Pemerasan Berujung Pemecatan!

“Untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3).

Ia menegaskan kebijakan penghematan energi tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya. “Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini dirumuskan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi .

Baca Juga :  Kebakaran Speedboat Calon Gubernur Maluku Utara Tewaskan Lima Orang

Pemerintah pun telah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Pertama, penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Kedua, penguatan pemanfaatan platform digital. Ketiga, pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Keempat, efisiensi penggunaan energi di gedung perkantoran.

Kelima, penerapan metode pembelajaran daring dan luring yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran siswa.

Baca Juga :  Mutasi Besar Polri Awal 2026: 85 Perwira Bergeser, Tiga Kapolda Ikut Berganti

“Agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkas Pratikno.

Saat ini, pemerintah menghadapi tekanan fiskal seiring kenaikan harga minyak dunia yang menembus USD 100 per barel. Lonjakan tersebut dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang turut berdampak pada jalur strategis pengiriman minyak di Selat Hormuz.