Republish.id, BOLMUT – Pemerintah Daerah Bolmut menggelar Musrenbang tingkat kabupaten pada Selasa (15/04/2025), bertempat di Aula Bapelitbangda. Agenda ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Musrenbang sebagai forum strategis perencanaan pembangunan ini menjadi penting dalam merancang program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, Bupati Bolmut Sirajudin Lasena menegaskan bahwa proses pembangunan tidak berjalan mulus.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi daerah, mulai dari ketidakpastian geopolitik, kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, hingga perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
Ia bahkan menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 32% atas produk Indonesia sebagai contoh dampak global yang berimbas langsung ke daerah.
“Jangan pernah membayangkan bahwa kebijakan geopolitik itu tidak berdampak pada ekonomi di daerah, saya berani katakan, sangat berdampak. Kenapa?, karena indeks ketergantungan fiskal kita terhadap dana transfer pusat itu sangat tinggi, fiskal kita itu sangat rendah. Artinya apa, kita tidak akan mampu memastikan pembiayaan belanja daerah tanpa didukung transfer pemerintah pusat.” ungkapnya.
Bupati juga mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan banyak program pembangunan tidak bisa didanai secara maksimal.
“Kemarin, hal-hal yang boleh kita lakukan dengan dukungan anggaran mungkin 50%, sekarang karena kebijakan efisiensi, maka kita evaluasi, mungkin hanya bisa 20 sampai 10%, berani kita memangkas itu, karena ada apa? Ada gol, yang harus kita tuju. Maka saya sudah sampaikan ke teman-teman OPD, kencangkan ikat pinggang.” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa kemampuan APBD saat ini bahkan tidak cukup untuk membayar gaji para PPPK. Dengan tambahan lebih dari 1.000 pegawai baru yang sudah diangkat, pemerintah harus memutar otak untuk mencari pembiayaan alternatif.
“Satu contoh saja, terkait dengan belanja pegawai untuk pembayaran PPPK, baru satu aspek itu kita pusing, apalagi bicara tentang prioritas kedepan. Tidak boleh hanya terpaku dengan APBD, tidak akan mampu, bayar PPPK saja tidak mampu, apalagi PPPK yang baru nantinya 600-an ini sudah di-SK-kan, CPNS 400-an sudah di-SK-kan, maka pusing untuk mencari sumber pembiayaan, karena model manajemen transfer pemerintah pusat pun, sudah tidak sama seperti 5 tahun kemarin.” tandasnya.
Bupati mengajak semua pihak untuk keluar dari cara berpikir yang biasa. Menurutnya, semua pihak harus memahami data kondisi eksisting daerah dengan akurat agar kebijakan yang dilahirkan tepat sasaran.
Ia juga mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan menggandeng legislatif untuk memperjuangkan kepentingan daerah ke tingkat provinsi dan pusat.
“Kita butuh sentuhan APBN dari pemerintah pusat, maupun perhatian dari pemerintah provinsi, berhenti study banding ke daerah A atau B, saatnya kita dobrak pintu-pintu kementerian sekarang, sehingga seluruh program yang kita bahas hari ini akan terlaksana dengan baik.” tegasnya.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bolmut tahun 2026 adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Prioritas pembangunan 2026 meliputi:
• Memperluas akses pendidikan, kesehatan dan pemerataan ekonomi
• Penguatan ekosistem kewirausahaan
• Peningkatan kualitas pemukiman dan transportasi ramah lingkungan
• Reformasi birokrasi dan penataan regulasi