Republish.id, NASIONAL – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI yang diserahkan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11).
Menindaklanjuti surat tersebut, MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan DPD untuk membahas mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Muzani menjelaskan, surat tersebut diterima MPR pada pukul 11.26 WIB. Dalam keterangannya, ia membacakan poin utama surat yang menyatakan bahwa putra mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Saat ditanya mengenai alasan di balik keputusan tersebut, Muzani menegaskan, “tidak ada alasan yang disebutkan di surat.”
Meski tidak mencantumkan alasan secara spesifik, surat itu memuat pertimbangan umum Gibran terkait keputusannya melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” kata Muzani, membacakan isi surat pengunduran diri Gibran.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat untuk membahas langkah tindak lanjut. Dalam rapat itu, disepakati bahwa pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan DPD pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB.
Muzani menyebut terdapat empat agenda yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut. Agenda pertama adalah penetapan jadwal sidang paripurna terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, sekaligus penyampaian surat kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Agenda berikutnya adalah pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh presiden.
Muzani menegaskan, jabatan Wakil Presiden saat ini telah dinyatakan kosong sejak Gibran menyampaikan pengunduran dirinya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari, sedangkan presiden diberikan waktu 14 hari setelah menerima surat resmi dari MPR.
Namun, pengiriman surat resmi kepada presiden masih menunggu hasil keputusan rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11).