REPUBLISH.ID, BITUNG – Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik PSDKP Bitung bertema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, Profesional, dan Berintegritas”, Kamis (12/11/2026).
Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan, yang mengikuti kegiatan melalui sambungan Zoom, mengatakan forum konsultasi publik menjadi ruang untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat pengguna layanan.
Menurut Kurniawan, masukan masyarakat, baik berupa kritik, saran maupun keluhan, diperlukan untuk mengetahui berbagai kendala yang masih ditemukan dalam proses pelayanan.
“Kami ingin mendengarkan kritik, saran ataupun kendala yang diperoleh masyarakat dari pelayanan kami,” demikian penekanan Kurniawan dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, pelayanan PSDKP tidak terlepas dari tanggung jawab menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Karena itu, seluruh proses pelayanan harus berjalan tertib, profesional, sesuai ketentuan dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan.
Termasuk di dalamnya mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur sesuai regulasi yang berlaku.
Kurniawan berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan evaluasi dan perbaikan konkret terhadap kualitas pelayanan.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Kumala Sulistyaningrum, dalam pemaparannya menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan prima yang bersih dari praktik KKN.
Salah satu perhatian utama adalah penguatan zona integritas, khususnya memastikan tidak ada pungutan liar maupun biaya tidak resmi dalam setiap proses pelayanan.
Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna layanan berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, hingga biaya pelayanan sesuai ketentuan.
“Transparansi tersebut penting agar tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun pungutan di luar aturan,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Kumala, pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan harus diperkuat melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP).
“Sosialisasi juga perlu diperluas, termasuk dengan memanfaatkan media sosial agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pelayanan, mengetahui hak-haknya, serta menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai standar,” katanya.
Dalam pemaparannya, ditekankan bahwa setiap aparatur harus menjaga independensi dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan.
Pemberian dalam bentuk apa pun kata dia, yang berpotensi memengaruhi objektivitas petugas harus dihindari dan ditangani sesuai ketentuan pengendalian gratifikasi.
“Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan berjalan tanpa perlakuan khusus, kepentingan pribadi, maupun penyalahgunaan kewenangan,” bebernya.
Dalam forum tersebut juga disinggung capaian pembangunan zona integritas PSDKP Bitung.
Berdasarkan dokumen kinerja Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Bitung telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2018 dan 2025.