Republish.id, BOLTARA – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh Aditya Pontoh, menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (21/04/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado.
Agenda yang diinisiasi oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Utara itu dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya peran pengawasan sebagai fondasi utama pembangunan daerah, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan pilar utama keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras di tengah sorotan publik terhadap tata kelola anggaran daerah yang masih rawan penyimpangan. Gubernur bahkan menggarisbawahi sejumlah poin strategis yang dinilai krusial untuk membenahi sistem pengawasan di daerah.
Pertama, transformasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dituntut beralih fungsi menjadi Early Warning System atau pendeteksi dini potensi penyimpangan, sekaligus Trusted Advisor bagi perangkat daerah. Artinya, pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi harus proaktif dan solutif.
Kedua, komitmen tanpa kompromi terhadap praktik korupsi. “Integritas adalah harga mati. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan uang rakyat,” ujarnya, menegaskan sikap zero tolerance yang seharusnya tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata.
Ketiga, prinsip value for money dalam pengelolaan APBD. Setiap rupiah anggaran dituntut memberikan manfaat maksimal secara ekonomis, efisien, dan efektif—sebuah tuntutan yang kerap menjadi titik lemah dalam praktik birokrasi daerah.
Keempat, percepatan digitalisasi pengawasan melalui penerapan sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus menutup celah manipulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran Pemerintah Provinsi, serta para Inspektur Daerah kabupaten/kota.
Namun, di balik rangkaian arahan tersebut, tantangan terbesar tetap pada implementasi di lapangan. Tanpa komitmen politik dan integritas yang konsisten, berbagai konsep pengawasan berpotensi kembali menjadi jargon tanpa dampak nyata.