Sorotan RSUD Boltara, DPRD Disebut “Lumpuh” Jalankan Fungsi Pengawasan

Foto Akun Facebook (Reba Ponto)

Republish.id, BOLTARA – Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Reba R. Ponto yang turut menyinggung peran DPRD Boltara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Menurut Reba, kondisi RSUD Boltara sangat memprihatinkan dan terkesan tidak terawat. Ia bahkan menilai lemahnya pengawasan dari DPRD turut memperparah situasi tersebut. Hal ini disampaikannya saat ditemui wartawan di teras RSUD Boltara, Sabtu (04/03/2026).

Baca Juga :  BSG Didesak Capai Laba Rp 400 Miliar, Bupati Bolmut: Kalau Gagal, Direksi dan Komisaris Mundur Saja!

“Rumah sakit ini memprihatinkan, seperti tidak terawat. Harusnya ada pengawasan dari DPRD, tapi sepertinya DPRD juga lumpuh,” tuding Reba.

Mantan anggota DPRD Boltara periode 2014–2019 itu mendesak wakil rakyat, khususnya Komisi I yang membidangi kesehatan, agar segera turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi.

“Mereka (DPRD) harus tinjau, kemudian lakukan langkah-langkah kongkrit sebagai solusi,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan bukan hanya kewenangan formal, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Boltara Gandeng BWS Sulawesi I Tangani Ancaman Abrasi Pesisir dan Sungai

“Mereka wakil rakyat, maka jeritan rakyat semacam ini harus ditindaklanjuti, saya tidak tau, apakah mereka tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu,” cecar politisi senior tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Boltara, Abdul Mulo Dg. Mulisa, mengaku baru mengetahui informasi tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (06/03/2026).

“Saya baru dapat info, saya baru dengar ini,” ujar Abdul.

Baca Juga :  Bupati Sirajudin Lasena Tinjau Proyek Peningkatan Ruas Jalan Tombulang Pantai–Tuntulow Utara

Ia menambahkan, seharusnya masyarakat melaporkan langsung kondisi tersebut kepada DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.

“Harusnya masyarakat melapor ke kami, nanti kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk RDP,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Mulo memastikan pihaknya akan menjadikan informasi tersebut sebagai bahan awal untuk dibahas bersama anggota Komisi I lainnya.

“Biar begitu, saya akan coba diskusikan dengan teman-teman, sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti,” tutup Abdul.