Republish.id, NASIONAL – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugur gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri proses persidangan perkara itu setelah Kemendikdasmen mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.
“Mengadili, menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000,” ujar ketua majelis hakim Rachmadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara khusus mengatur penghentian pemeriksaan perkara akibat keputusan yang menjadi objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Meski demikian, hakim menilai konsep hukum serupa yang berlaku dalam ranah hukum publik lainnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Majelis kemudian merujuk Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP mengenai gugurnya kewenangan penuntutan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Ketentuan tersebut dinilai memiliki kesamaan dengan kondisi objek sengketa yang telah dicabut sehingga tidak lagi memiliki keberlakuan hukum.
Dalam perkara ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat telah mencabut suket penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Gibran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada PTUN Jakarta.
“Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,” jelas hakim.
Majelis hakim menilai kelanjutan pemeriksaan perkara justru berpotensi membuat putusan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada prinsip penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable,” kata hakim.
Gugatan PT Mercy Toga Kirana tercatat dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus) pada Kemendikdasmen RI, sedangkan Gibran Rakabuming Raka berkedudukan sebagai tergugat II intervensi.
Pengacara Gibran, Rullyandi, mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan hasil putusan persidangan kepada kliennya. Selanjutnya, dia akan menunggu arahan Gibran terkait langkah berikutnya.
“Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim untuk bagaimana nanti hasil dari beliau juga ya, arahan dari beliau seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemendikdasmen telah mencabut suket penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran. Langkah tersebut disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat di PTUN Jakarta Timur, Kamis (12/11).
Surat pencabutan tersebut juga diserahkan kepada majelis hakim. Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pencabutan suket dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” pungkasnya.