Republish.id, NASIONAL – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Jika pengunduran dirinya resmi dan Gibran diberhentikan dengan hormat, ia berhak memperoleh sejumlah fasilitas dari negara, termasuk rumah kediaman, tunjangan pensiun, biaya rumah tangga, hingga perawatan kesehatan.
Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan milik negara berikut sopirnya.
Ketentuan mengenai spesifikasi rumah bagi mantan wakil presiden diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Penyediaan rumah tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah yang dilanjutkan dengan pembangunan rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas lahan milik pribadi.
Untuk luas tanah, ketentuannya maksimal 1.500 meter persegi apabila rumah berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara untuk lokasi di luar DKI Jakarta, luas tanah maksimal ditentukan berdasarkan nilai yang setara dengan batas ketentuan di ibu kota.
Adapun luas bangunan dibatasi maksimal 1.500 meter persegi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
“Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluruh lantai bangunan paling banyak seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang,” bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Lokasi rumah juga harus berada di wilayah Indonesia, mudah dijangkau melalui jaringan jalan, serta tidak menyulitkan proses penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Dari sisi kelayakan, rumah harus memiliki ruangan yang mendukung aktivitas penghuninya, tata ruang yang nyaman, serta menggunakan material bangunan yang memenuhi persyaratan kekuatan konstruksi dan keamanan. Fasilitas di dalamnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan penghuni.
Meski demikian, penyediaan rumah kediaman tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Anggarannya dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
“Menteri Sekretaris Negara melaksanakan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Apabila luas tanah atau bangunan yang dibutuhkan melebihi batas ketentuan, pembangunan tetap dimungkinkan sepanjang anggarannya masih sesuai dengan pagu yang tersedia.
Namun, jika biaya yang diperlukan melampaui pagu anggaran, kelebihan pembiayaan tidak dapat dibebankan kepada APBN. Dalam kondisi tersebut, Menteri Sekretaris Negara dapat mencari lokasi alternatif.
Selain fasilitas rumah, mantan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat juga berhak menerima sejumlah tunjangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Pemberhentian dengan hormat yang dimaksud mencakup kondisi ketika seseorang tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, maupun tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena suatu sebab selama masa jabatan.
Hak keuangan yang diberikan meliputi uang pensiun setiap bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Pemberian hak tersebut mulai berlaku satu bulan setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
“Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat,” demikian bunyi Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses dan berujung pada pemberhentian dengan hormat sesuai ketentuan, sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan wakil presiden tersebut dapat diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.