Republish.id, NASIONAL – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Jenderal LSP dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. LSP diduga menjadi pihak yang memerintahkan sekaligus menerima hasil penyadapan tersebut.
Selain LSP, tiga perwira tinggi Polri berinisial AS, EH, dan SU juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, Suyudi menjelaskan bahwa LSP yang saat itu menjabat sebagai Kapolri diduga memberikan perintah serta menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) berinisial AS.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” jelasnya.
Tidak hanya diduga menginstruksikan penyadapan, LSP juga disebut berperan sebagai penerima akhir atau end user dari informasi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Sementara itu, tersangka SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri. Dalam posisi tersebut, SU diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada LSP. Laporan tersebut mencakup laporan harian maupun hasil analisis penyadapan.
Selanjutnya, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun AS, yang menjabat sebagai Plt. Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik.
AS juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan seorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance terhadap target tertentu.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Atas dugaan perbuatan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Suyudi menjelaskan, untuk dugaan penyadapan ilegal, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kemudian, terkait dugaan penghilangan data elektronik, para tersangka dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, yang memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Sementara untuk dugaan akses ilegal, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik turut mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Meski sejumlah pasal telah diterapkan, Suyudi menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap harus mengacu pada pembuktian unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban setiap tersangka.
“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Suyudi.