Republish.id, GORONTALO – Dalam dunia jurnalistik, prinsip keberimbangan berita menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman.
Sayangnya, di beberapa kasus, pemberitaan yang dinilai tidak berimbang justru memicu keresahan di tengah masyarakat.
Kepala Desa Ilangata Barat, Kusliyanto Olii, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Gorontalo Utara (Gorut) yang digelar pada Senin (10/03/2025).
Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa selama ini dirinya merasa sering menjadi sasaran pemberitaan tanpa ada upaya konfirmasi langsung dari pihaknya.
Menurut Kusliyanto, banyak informasi yang tersebar di media tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut bahwa setiap persoalan yang diberitakan sejatinya memiliki bidang masing-masing yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Untuk persoalan yang selama ini diberitakan, itu tentu ada bidang masing-masing yang mengurusnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” kata Kusliyanto.
Terkait dengan pembayaran lahan warga, Kustiyanto menjelaskan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara langsung kepada masyarakat.
Sebelum proses pembayaran berlangsung, ada pertemuan yang diadakan untuk menjelaskan tujuan pembebasan lahan tersebut.
Namun, ia menyayangkan bahwa pemberitaan yang muncul justru menimbulkan kesan seolah-olah ada pihak yang dirugikan.
“Bukan nanti kali ini kami dilaporkan. Hanya saja dari persoalan ini, siapa yang dirugikan sebenarnya? Masyarakat, negara, atau siapa?” ujar Kusliyanto.
Ia juga menanggapi isu tentang dugaan alih fungsi kawasan mangrove yang belakangan santer diberitakan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada aktivitas apapun yang dilakukan di kawasan tersebut.
“Kalau untuk mangrove seperti yang diberitakan, kami tidak tahu apakah itu di Ilangata atau Ilangata Barat. Belum ada kegiatan sama sekali untuk kawasan mangrove. Dan yang paling jahat dan merugikan, terkait dengan pemberitaan mafia tanah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam proses pembebasan lahan, seluruh tahapan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pertemuan hingga pembayaran, yang semuanya disepakati bersama oleh pemilik lahan.
Sementara itu, salah satu pemilik lahan, Dewi, juga angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut adanya pemotongan seribu rupiah per meter dalam transaksi jual beli tanah.
Ia menegaskan bahwa pemotongan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara para penjual tanah.
“Dan itu jelas untuk apa. Ada pajak yang harus dibayarkan, administrasi, dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tidak betul dipotong langsung dari bank,” terang Dewi.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjual tanahnya jika tidak memiliki tujuan yang lebih besar untuk pembangunan Gorut. Namun, demi kepentingan daerah, ia mengaku rela melepas kepemilikan lahannya.
“Kalau mau ditanya, saya paling pertama untuk mempertahankan tanah milik saya agar tidak dijual. Hanya karena tujuannya untuk Gorut ke depan, tentu saya ikhlas,” ujarnya.
Dewi juga mengungkapkan bahwa ia bersama warga lainnya telah beberapa kali dipanggil oleh berbagai instansi untuk memberikan klarifikasi terkait transaksi tanah ini.
“Kami sudah dipanggil Polda, Kejaksaan, dan entah setelah ini siapa lagi yang akan mengundang kami,” tambahnya.
Dewi berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam mendukung pembangunan daerah, bukan justru saling menuding yang hanya akan memperkeruh suasana.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menjual tanah dengan ikhlas dan berharap semua pihak dapat berpikir lebih luas demi kemajuan Gorontalo Utara.
“Kalau hanya tuding-menuding, mau jadi apa daerah ini? Dan terhadap pemberitaan di media, kami berharap bisa berimbang dan tidak subjektif tanpa ada konfirmasi,” tandasnya.(*)