Republish.id, BOLTARA – Dugaan penghambatan terhadap kerja jurnalistik kembali mencuat di Bolaang Mongondow Utara. Sejumlah jurnalis melaporkan insiden pembatasan akses liputan saat kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung di RSUD Bolaang Mongondow Utara ke pihak kepolisian.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor 53/V/2026/SPKT/Res Bolmong Utara yang diterbitkan pada 1 Mei 2026. Pengaduan ini diajukan oleh Aliansi Jurnalis Bolmut (AJB) sebagai respons atas dugaan pelarangan peliputan di lokasi kegiatan.
Koordinator AJB, Chandriawan Datuela, SE, mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 27 April 2026 sekitar pukul 09.00 WITA, di area RSUD Bolaang Mongondow Utara, Desa Talaga Tomoagu, Kecamatan Bolangitang Barat.
Dalam kronologi yang disampaikan, sejumlah jurnalis datang untuk melaksanakan tugas peliputan agenda peletakan batu pertama pembangunan gedung program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan bagian dari kegiatan resmi pemerintah daerah.
Namun, setibanya di lokasi, para jurnalis justru dihadang oleh pihak keamanan yang berjaga di area proyek. Mereka disebut tidak diizinkan masuk, bahkan akses dilaporkan dibatasi dengan syarat harus memiliki undangan resmi—yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi kegiatan publik. Sebab, proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang dibiayai pemerintah seharusnya terbuka untuk pengawasan, termasuk oleh media sebagai representasi kepentingan publik.
Pelapor menilai tindakan pembatasan tersebut tidak hanya menghambat kerja jurnalistik, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik.
Akibat kejadian itu, para jurnalis tidak dapat menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya, sehingga informasi yang seharusnya bisa diakses publik menjadi terhambat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PT Brantas maupun instansi terkait atas dugaan penghambatan tersebut.