Republish.id, BOLTARA – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX tahun 2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) berlangsung khidmat, namun menyimpan pesan tegas: daerah tidak boleh lagi hanya menjadi “tangan panjang” kebijakan pusat.
Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bertindak sebagai inspektur upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati. Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, kegiatan tersebut turut diisi dengan pembacaan sejarah singkat Hari Otonomi Daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI yang menekankan pentingnya hubungan yang lebih setara antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional memerlukan komitmen bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pesan tersebut bukan sekadar formalitas. Pemerintah daerah diminta keluar dari pola lama—tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi ikut menentukan arah kebijakan berbasis potensi lokal.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata.”
Penekanan ini mengisyaratkan bahwa otonomi daerah masih menghadapi tantangan klasik: ketergantungan terhadap pusat, lemahnya inovasi kebijakan, hingga belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat mendorong tiga fokus utama yang harus segera diperkuat oleh daerah:
• Penguatan SDM aparatur, melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemberian beasiswa;
• Peningkatan kapasitas keuangan daerah, lewat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan APBD berbasis kinerja, serta membuka akses pembiayaan alternatif melalui kerja sama perbankan;
• Reformasi tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.
Meski demikian, implementasi di lapangan kerap menjadi tantangan tersendiri. Tanpa komitmen serius, agenda reformasi tersebut berpotensi hanya berhenti sebagai wacana tahunan.
Upacara tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK, unsur Forkopimda seperti Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Agama (diwakili), pimpinan dan anggota DPRD Boltara, perwakilan TNI, Ketua Bawaslu, Kepala Kemenag, Ketua KPU, jajaran pejabat daerah, hingga para camat, sangadi, dan ASN.
Peringatan Hari Otda tahun ini menjadi pengingat bahwa otonomi bukan sekadar seremoni, melainkan ujian nyata bagi daerah untuk mandiri, inovatif, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.